PENGATURAN PERIZINAN PRAKTIK MANDIRI PERAWAT DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DITTO DWI PURNAMA, 0912011131 (2014) PENGATURAN PERIZINAN PRAKTIK MANDIRI PERAWAT DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH. fakultas hukum, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
Text
ABSTRACT.pdf

Download (60Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (16Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
COVER DALAM.pdf

Download (224Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
MENYETUJUI.pdf

Download (517Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
MENGESAHKAN.pdf

Download (465Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
RIWAYAT HIDUP.pdf

Download (70Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
MOTO.pdf

Download (5Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
PERSEMBAHAN.pdf

Download (27Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
SANWACANA.pdf

Download (67Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR IS1.pdf

Download (55Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (27Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (117Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (13Kb) | Preview
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (134Kb)
[img]
Preview
Text
BAB V.pdf

Download (10Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (13Kb) | Preview

Abstrak

abstrak indonesia Tenaga kesehatan perawat di Kabupaten Lampung Tengah diberi kewenangan untuk membuka praktik mandiri di luar fasilitas pelayanan kesehatan dengan metode yang sama seperti praktik dokter. Awal dari penelitian, belum ada Undang- Undang khusus yang mengatur tentang tindak praktik mandiri perawat. Namun dengan diterbitkannya kebijakan berupa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 148 Tahun 2010 Tentang Praktik Perawat, tindakan praktik mandiri perawat di Kabupaten Lampung Tengah dianggap legal oleh beberapa stakeholder. Apalagi setelah baru-baru ini, RUU Keperawatan disahkan di DPR. Padahal kebijakan seperti itu jelas salah mengingat praktik mandiri merupakan kompetensi dokter. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) bagaimanakah pengaturan praktik mandiri perawat di Kabupaten Lampung Tengah (2) apa sajakah faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan izin praktik mandiri perawat di Kabupaten Lampung Tengah. Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis empiris. Dan sebagai informan penelitian yaitu perwakilan Persatuan Perawat Nasional Indonesia, perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah, anggota Majelis Tenaga Kesehatan, dan warga Kabupaten Lampung Tengah. Pengumpulan data yang dilakukan adalah studi pustaka dan studi lapangan. Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: (1) Praktik Mandiri Perawat di Kabupaten Lampung Tengah tidak mempunyai undang-undang lex specialis khusus tentang Perawat dan Praktik Mandiri Perawat, bisa dikatakan cacat secara hukum (2) Faktorfaktor yang dijadikan dasar kebijakan tidak logis. Saran yang muncul untuk permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Sebaiknya diadakan penundaan untuk mengesah Rancangan Undang-iJndang Keperawatan dan peninjauan kembali akan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang terkait dengan pengesahan praktik mandiri perawat di Kabupaten Lampung Tengah (2) .lebih baik mengoptimalkan fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah ada. Kata kunci : Perizinan, Praktik, Perawat, Tenaga Kesehatan, Mandiri abstrak inggris Nurses at Central Lampung District has been authorized by their government to open an Independent Nurse Practicum outside of health care facilities with the same method as doctor practices. But the fact is, there was no special regulation which controlled the act of independent practical by nurses. But with the confirmated of Rule from Health Ministry Number 148 At 2010 About Nurse Practicum, the independent nurses practicum has been suggested as a legal option. The problem in this study were : (1) how are the rules regency of Independent Nurse Practices at Central Lampung District (2) what are the limiting factors in the implementation of independent nurse practices licenses at Central Lampung District. The problems approach in this research was using juridicial-empirical problem resolving. The informant were the representative of Indonesian National Nurse Association, the representatives of Central Lampung District Health Officer, the Health Worker Assembly Members, and some citizens of Central Lampung regency. Data collection has done by library research and field study. Based on the results of research and discussion belongs, it can be concluded by : (1) Independent Nurse Practices at Central Lampung District has no legislation specifically (2) Factors that build the form's has made a basis of illogical policy. Suggestions for the problems in this research are : (1) Theres was need to delayed the confirmative of Special Regulation that indicated- the Independent Nurse Practicum and The Goevernment of Central Lampung District should be revisited the principle of emergence (2) It's better to optimizing some Health Care Facilities that has already exist. Key words: License, Nurse Practices, Health Workers, Independent

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: A General Works = Karya Karya Umum
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User: Farid Hambali Prihantoro, A.Md.
Date Deposited: 07 Nov 2014 08:07
Last Modified: 07 Nov 2014 08:07
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/5228

Actions (login required)

View Item View Item