ROHMATUL AHMADI, 0642011348 (2014) PERAN PENYIDIK POLRESTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (13Kb) | Preview |
|
|
File PDF
COVER DALAM.pdf Download (110Kb) | Preview |
|
|
File PDF
HALAMAN PERSETUJUAN.pdf Download (109Kb) | Preview |
|
|
File PDF
HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (99Kb) | Preview |
|
|
File PDF
RIWAYAT HIDUP.pdf Download (24Kb) | Preview |
|
|
File PDF
MOTO.pdf Download (11Kb) | Preview |
|
|
File PDF
PERSEMBAHAN.pdf Download (19Kb) | Preview |
|
|
File PDF
SANWACANA.pdf Download (12Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR ISI.pdf Download (14Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB I.pdf Download (108Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB II.pdf Download (190Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB III.pdf Download (61Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
BAB IV.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (62Kb) |
|
|
File PDF
BAB V.pdf Download (19Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (14Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Perlakuan terhadap anak yang di duga melakukan tindak pidana seringkali bersifat sangat represif. Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna essensinya sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child). Proses peradilan pidana anak seringkali menampilkan dirinya sebagai mekanisme yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak. Anak-anak selama dalam proses pemeriksaan (mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan) merasa kurang dihargai, perlakuan-perlakuan para petugas cenderung membekaskan citra negatif dalam benak mereka (stigmatisasi). Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran penyidik Polresta Bandar Lampung dalam penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, faktor-faktor yang penghambat penyidik Polresta Bandar Lampung menerapkan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum? Metode pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research). Metode pengolahan data melalui editing, tabulating dan sistematisasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Rohmatul Ahmadi Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa peran normatif (peran yang didasarkan atas ketentuan perundang-undangan) yang dilakukan oleh penyidik dalam penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Polresta Bandar Lampung telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu terutama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peran ideal (peran yang didasarkan atas kedudukan dan jabatan polisi sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat) dilakukan dengan musyawarah mufakat antara Polisi (Penyidik), pelaku, korban, keluaraga pelaku dan korban, tokoh masyarakat, ataupun dari pihak sekolah. Sedangkan faktor-faktor yang menjadi penghambat penyidik Polresta Bandar Lampung dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah faktor penegak hukum yang dinilai terlalu lamban dan tidak proaktif dalam menanggapi keluhan masyarakat; faktor sarana dan prasarana yang kurang kurang memadai dalam pelaksanaan tugas penyidikan; faktor lingkungan kemasyarakatan yang rendah akan kesadaran hukum; faktor budaya penyidik yang sering menerapkan teknik dan taktik penyidikan terhadap orang dewasa dilakukan pula pada penyidikan terhadap anak; serta faktor pengawasan dari pejabat kepolisian yang lebih tinggi jabatannya dari penyidik (Kasat Reskrim / Kanit PPA) yang dinilai masih kurang. Melihat pada kenyataan ini, Kepolisian perlu untuk melakukan penyuluhan dan penerangan hukum dengan pemberian materi secara khusus mengenai bahaya dan akibat tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anak. meningkatan kemampuan dan pengetahuan Polri yang lebih professional, efektif, efisien dan modern melalui pelatihan-pelatihan atau seminar tentang penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Menambah dana anggaran khusus yang digunakan untuk pelaksanaan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, serta melakukan pembinaan, monitoing dan evaluasi rutin dari atasan penyidik dalam pelaksanaan penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga setiap kasus anak yang berhadapan dengan hukum dapat ditangani dengan cepat, tepat dan bijaksana serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | > |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
| Pengguna Deposit: | UPT Perpustakaan Unila |
| Date Deposited: | 07 Nov 2014 08:34 |
| Terakhir diubah: | 07 Nov 2014 08:34 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/5239 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
