ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS NO. 281/Pid.B/2013/PN.TK)

Manggara Guin Tricahyo, 0912011192 (2014) ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS NO. 281/Pid.B/2013/PN.TK). Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

[img]
Preview
FIle PDF
ABSTRACT.pdf

Download (82Kb) | Preview
[img]
Preview
FIle PDF
ABSTRAK.pdf

Download (97Kb) | Preview
[img]
Preview
FIle PDF
COVER DALAM.pdf

Download (17Kb) | Preview
[img]
Preview
FIle PDF
HALAMAN PERSETUJUAN.pdf

Download (1003Kb) | Preview
[img]
Preview
FIle PDF
HALAMAN PENGESAHAN.pdf

Download (953Kb) | Preview
[img]
Preview
FIle PDF
RIWAYAT HIDUP.pdf

Download (12Kb) | Preview
[img]
Preview
FIle PDF
MOTO.pdf

Download (32Kb) | Preview
[img]
Preview
FIle PDF
SANWACANA.pdf

Download (53Kb) | Preview
[img]
Preview
FIle PDF
DAFTAR ISI.pdf

Download (64Kb) | Preview
[img]
Preview
FIle PDF
BAB I.pdf

Download (190Kb) | Preview
[img]
Preview
FIle PDF
BAB II.pdf

Download (219Kb) | Preview
[img]
Preview
FIle PDF
BAB III.pdf

Download (103Kb) | Preview
[img] FIle PDF
BAB IV.pdf
Restricted to Hanya pengguna terdaftar

Download (225Kb)
[img]
Preview
FIle PDF
BAB V.pdf

Download (89Kb) | Preview
[img]
Preview
FIle PDF
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (9Kb) | Preview

Abstrak

abstrak indonesia Putusan hakim adalah bersifat sangat penting, karena didalamnya terdapat sebuah nilai yang dapat bersentuhan langsung dengan hak-hak asasi manusia. Suatu putusan itu dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila dikeluarkan melalui sebuah persidangan yang terbuka dan transparan dan tidak adanya upaya hukum lain yang diajukan. Selain itu, keahlian hakim sangat diperlukan dalam penguasan terhadap sebuah kasus. Hakim harus menguasai aspek-aspek lain dalam penegakan hukum (sosial, ekonomi, politik, budaya) sehingga putusan hakim merupakan sebuah putusan yang mewakili 4 elemen penting tersebut. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan hanya berdasarkan frasa yang disebutkan oleh undang-undang, karena hakim bukan merupakan corongnya undang-undang. Berdasarkan hal ini, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan permasalahan : a) Apakah putusan No. 281/Pid.B/2013/PN.TK ini sudah sesuai dengan syarat-syarat formil dan materiil sebagaimana yang dituangkan di dalam KUHAP? b) Apakah akibat hukum atas putusan No. 281/Pid.B/2013/PN.TK apabila tidak memenuhi syarat-syarat formil dan materiil? Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan normatif dan empiris. Sumber berasal dari studi kepustakaan dan hasil wawancara dengan Jaksa pada Kejaksaan Bandar Lampung, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Fakultas Hukum Unversitas Lampung. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui proses klasifikasi data, editing, interpretasi, dan sistematis. Data yang telah diolah kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan diambil menggunakan metode induktif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan : a) Putusan Hakim harus sesuai dengan syarat materiil dan formil berdasarkan KUHAP. Perbedaan unsur dalam pasal yang digunakan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa Manggara abstrak inggris The Verdict is very important, because in it there is a value who may come into direct contact with human rights. With respect to the description above, researcher interested to do research by the problems : Is this verdict No. 281/Pid.B/2013/PN.TK has been accordance with the terms formal and material as stated in KUHAP and Is the legal consequences of verdict No. 281/Pid.B/2013/PN.TK if it does not comply the terms of formal and material. The results of research and discussions showed that : the verdict should be in accordance with terms of material and formal based KUHAP, because differences element in article who judges used the imposition of criminal against a defendant with indictment given public prosecutor will result in the decision is not based on trial evidence, so that null and void and the potential for Human Rights violations. Legal consequences as decision that does not comply the terms of the formal and material is null and void, because contained in KUHAP that each judge's ruling there should be the norm in article 197 paragraph (1) KUHAP, that the decision have a strong legal position. KUHAP also provides provisions when a decision which is not in accordance with the existing provisions then it is considered null and void. Keywords: The Verdict is legally binding, null and void

Jenis Karya Akhir: Skripsi
Subyek:
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit: UPT Perpustakaan Unila
Date Deposited: 11 Nov 2014 02:52
Terakhir diubah: 11 Nov 2014 02:52
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/5247

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir Lihat Karya Akhir