ANALISIS DEPENDENSI APBD DARI DANA PERIMBAN KEMANDIRIAN FISKAL KABUPATEN TANGGAMUS

Tantyo Tunggul Wibisono, (2014) ANALISIS DEPENDENSI APBD DARI DANA PERIMBAN KEMANDIRIAN FISKAL KABUPATEN TANGGAMUS. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

[img]
Preview
File PDF
ABSTRAK.pdf

Download (54Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
ABSTRACT.pdf

Download (57Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
COVER DALAM.pdf

Download (289Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
MENYETUJUI.pdf

Download (675Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
MENGESAHKAN.pdf

Download (670Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
SURAT PERNYATAAN.pdf

Download (279Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
RIWAYAT HIDUP.pdf

Download (5Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
MOTO.pdf

Download (24Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
PERSEMBAHAN.pdf

Download (38Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
SANWACANA.pdf

Download (54Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
DAFTAR ISI.pdf

Download (73Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
DAFTAR TABEL.pdf

Download (69Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
BAB I.pdf

Download (189Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
BAB II.pdf

Download (151Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
BAB III.pdf

Download (170Kb) | Preview
[img] File PDF
BAB IV.pdf
Restricted to Hanya pengguna terdaftar

Download (167Kb)
[img]
Preview
File PDF
BAB V.pdf

Download (72Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (11Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Masalah Perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam penerapannya sering tidak memenuhi kaidah-kaidah aturan yang dimuat dan ditegaskan dalam Undangundang No. 33 Tahun 2004 yaitu tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dalam kenyataannya setiap daerah kabupaten/kota dalam menyusun besaran APBD. DAU akan memberikan kepastian bagi daerah untuk memperoleh sumber-sumber pembiayaan APBD dan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah sehingga pengelolaan dari penggunaan DAU dan tingkat Kemandirian Fiskal sangatlah penting dalam rangka Otonomi Daerah. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah: “Berapa besar ketergantungan APBD Kabupaten Tanggamus dari Dana Perimbangan selama periode 2006 – 2010 dan berapa besar tingkat kemandirian Fiskal Kabupaten Tanggamus tahun 2006 – 2010. Tujuan dari penelitian ini adalah :Untuk mengetahui berapa besar ketergantungan APD yang dibiayai dari Dana Perimbangan Kabupaten Tanggamus tahun 2006 – 2010 dan untuk mengetahui besarnya tingkat Kemandirian Fiskal yang diukur dari besaran DAU Kabupaten Tanggamus tahun 2006 – 2010 Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa, Proporsi dana perimbangan terhadap penerimaan daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan cukup besar yaitu mencapai 66,07 persen pertahunnya, dengan pengelolaan Dana Perimbangan sebagian besar dialokasikan pada belanja operasional dan pegawai dibandingkan belanja modal dan pengeluaran pembangunan. Kabupaten Tanggamus memilik tingkat kemandirian fiskal yang relatif baik yang diukur dari DAU selama masa pengamatan 2006 – 2010 rata-rata diperoleh nilai besaran 20,68 persen saja. Artinya pelaksanaan pembiayaan pembangunan pemerintah tidak memiliki ketergantungan dan dipendensi yang tinggi dari pemerintah pusat. Kemandirian fiskal Kabupaten Tanggamus sudah relatif cukup baik. Kata kunci : Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah, Kemandirian Fiskal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Otonomi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU).

Jenis Karya Akhir: Skripsi
Subyek:
Program Studi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Prodi S1-Ekonomi Pembangunan
Pengguna Deposit: A.Md Cahya Anima Putra .
Date Deposited: 14 Nov 2014 02:30
Terakhir diubah: 14 Nov 2014 02:30
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/5322

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir Lihat Karya Akhir