TINJAUAN YURIDIS DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG TENTANG KEPOLISIAN

ALHUDA TRI PUTRA, 1012011111 (2014) TINJAUAN YURIDIS DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG TENTANG KEPOLISIAN. Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (47Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
COVER DALAM.pdf

Download (57Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
COVER LUAR.pdf

Download (53Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
LEMBAR PERSETUJUAN.pdf

Download (782Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
LEMBAR PENGESAHAN.pdf

Download (808Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (84Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (177Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (159Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (61Kb) | Preview
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (199Kb)
[img]
Preview
Text
BAB V.pdf

Download (86Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (55Kb) | Preview

Abstrak

Diskresi polisi merupakan kewenangan anggota kepolisian untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Diskresi berkaitan dengan kebijaksanaan untuk pengambilan suatu keputusan pada situasi dan kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi anggota polisi, yang harus dilakukan secara proporsional, memenuhi rasa keadilan dan bukan kesewenang-wenangan. Permasalahan penelitian ini adalah: 1.Apakah segala bentuk penyampingan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh pihak kepolisian merupakan suatu tindakan diskresi ? 2. Apakah tindakan diskresi yang dilakukan oleh pihak kepolisian hanya mengacu pada aturan-aturan pokok kepolisian ? Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, dengan responden penelitian sebanyak empat orang yaitu dua orang Penyidik pembantu pada satreskrim polresta Bandar Lampung dan dua orang Dosen Bagian Hukum pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa: Terkait perkara tindak pidana yang dikesampingkan oleh pihak kepolisian merupakan suatu tindakan diskresi, tapi tidak semua bentuk penyampingan perkara dikatakan diskresi kepolisian, karena tidak sepenuhnya perkara tersebut dikesampingkan. Dalam hal penegakan hukum (law Enforcement officiao) tindakan diskresi yang Alhuda Tri Putra diterapkan oleh Kepolisian juga berlandaskan norma-norma yang telah ditentukan oleh Kepolisian itu sendiri.Tindakan Diskresi kepolisian yang dilakukan oleh anggota polisi berpedoman pada Asas kewajiban kepolisian, asas kewajiban sering di gunakan di dalam bidang kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat). Salah satu contoh anggota kepolisian yang bertugas dilapangan yang pangkatnya paling bawah atau bayangkara dua, sabhara, ataupun anggota lain yang pangkatnya lebih tinggi dari itu. Pelaksanaan Diskresi Kepolisian memang harus mengacu pada aturan-aturan pokok kepolisian agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan Diskresi. Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Pihak kepolisian hendaknya melaksanakan kewenangan diskresi dengan sebaik-baiknya secara jujur dan bertanggung jawab serta bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam sistem peradilan pidana. (2) Masyarakat diharapkan untuk memahami bahwa kewenangan diskresi memang diberikan oleh hukum kepada polisi dalam lingkup tugasnya, tetapi dalam batas-batas yang ditentukan hukum. Kata Kunci : Tinjauan Yuridis,Diskresi,Tindak Pidana

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: A General Works = Karya Karya Umum
Hukum Pidana >
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User: A.Md Cahya Anima Putra .
Date Deposited: 14 Nov 2014 03:24
Last Modified: 14 Nov 2014 03:24
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/5341

Actions (login required)

View Item View Item