HUBUNGAN KOORDINASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DENGAN SEAPORT INTERDICTION DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PROVINSI LAMPUNG

BUDIONO, 0852011050 (2014) HUBUNGAN KOORDINASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DENGAN SEAPORT INTERDICTION DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PROVINSI LAMPUNG. Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

[img]
Preview
Text
COVER DALAM.pdf

Download (41Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (10Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
COVER LUAR.pdf

Download (30Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
HALAMAN PERSETUJUAN.pdf

Download (164Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
HALAMAN PENGESAHAN.pdf

Download (155Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (42Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (171Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (239Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (98Kb) | Preview
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (179Kb)
[img]
Preview
Text
BAB V.pdf

Download (43Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (113Kb) | Preview

Abstrak

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks, sehingga diperlukan upaya penanggulangan secara koprehensif dengan melibatkan kerjasama multidisipliner, multi sektoral dan peran serta masyarakat yang dilaksakan secara berkesinambungan dan konsisten. Lembaga yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam penanggulangan narkotika di Provinsi Lampung khususnya Lampung Selatan adalah Badan Narkotika Kabupaten Lamapung Selatan dan Seaport Interdiction. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimakah hubungan koordinasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan dengan Seaport Interdiction dalam penanggulangan tindak pidana di Provinsi Lampung? (2) Apakah faktor-faktor yang menghambat hubungan koordinasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di Provinsi Lampung? Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Responden penelitian adalah penyidik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan, Polres Lampung Selatan dan Dosen fakultas hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kesimpulan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Hubungan koordinasi antara Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung selatan dan Seaport Interdiction dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di Provinsi Lampung dilaksanakan cukup optimal, yang berdasarkan Keputusan Kepala BNN Nomor: KEP/14/VII/2003/BNN tentang Pembentukan Satgas Seaport Interdiction, menyebutkan bahwa setiap rencana kegiatan Satgas harus dilaporkan kepada Kalakhar BNN, laporan kegiatan Satgas dan hasil akhir penyelesaian kasus disampaikan secara periodik kepada Kalakhar BNN. Hasil laporan kegiatan satgas disusun secara periodik untuk dsampaikan kepada Kalakhar BNN dengan tembusan disampaikan kepada koordinator satgas lakar BNN, menyampaikan hasil akhir penyelesaian kasus kepada Kalakhar BNN dengan tembusan disampaikan kepada koordinator Lakhar BNN. (2) Faktor yang menghambat hubungan koordinasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan dengan Seaport Interdiction dalama penanggulangan tindak pidana narkotika di Provinsi Lampung adalah: (a) Faktor substansi hukum, yaitu BNNK Lampung Selatan dan Seaport Interdiction dalam mengungkap kasus tindak pidana narkotika terkadang tidak dapat mengumpulkan semua alat bukti yang sah dalam penyidikan kasus tindak pidana narkotika, baik keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. (b) Faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas kurangnya personil BNNK Lampung Selatan sedangkan jumlah tindak pidana narkotika semakin meningkat. (c) Faktor sarana dan prasarana, yaitu tidak adanya labolaratorium forensik, tidak adanya alat pendeteksi narkoba dan tidak adanya anjing pelacak. (d) Faktor masyarakat, yaitu masih adanya ketakutan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penegakan hukum dalam tindak pidana narkotika. (e) Faktor budaya, yaitu adanya budaya individualisme dalam kehidupan masyarakat perotaan, sehingga mereka bersikap cuek dan tidak memperdulikan penyalahgunaan narkotika yang terjadi di sekitar mereka. Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Seharusnya dioptimalkan kerjasama dan koordinasi dengan lintas sektoral terkait dalam pengawasan, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. (2) Sarana dan prasarana penunjang penyidikan seperti laboratorium khusus narkotika, alat Drug Detector Type JT 200, dan anjing pelacak hendaknya direalisasikan dalam rangka meningkatkan kualitas penyidikan.

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: A General Works = Karya Karya Umum
Hukum Pidana >
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User: A.Md Cahya Anima Putra .
Date Deposited: 14 Nov 2014 08:37
Last Modified: 14 Nov 2014 08:37
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/5393

Actions (login required)

View Item View Item