ANALISIS PELAKSANAAN EKSEKUSI PERKARA PIDANA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG TIDAK MENYATAKAN PERINTAH PENAHANAN (Studi Kasus Komisaris Jendral (Purn) Susno Duadji)

Imam Yudha Nugraha, 1012011343 (2014) ANALISIS PELAKSANAAN EKSEKUSI PERKARA PIDANA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG TIDAK MENYATAKAN PERINTAH PENAHANAN (Studi Kasus Komisaris Jendral (Purn) Susno Duadji). Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (93kB) | Preview
Preview	Text COVER DALAM.pdf Download (107kB) | Preview
Preview	Text COVER LUAR.pdf Download (33kB) | Preview
Preview	Text LEMBAR PERSTUJUAN.pdf Download (647kB) | Preview
Preview	Text LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (641kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (11kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (173kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (140kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (146kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (220kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (129kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (87kB) | Preview

Abstract

Hukum acara pidana mengatur tentang bagaimana cara alat-alat perlengkapan pemerintah melaksanakan tuntutan, memperoleh keputusan pengadilan, oleh siapa keputusan pengadilan itu dilaksanakan, jika ada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perbuatan pidana. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana bila Eksekusi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht) tersebut menimbulkan sebuah masalah dalam pelaksanaannya. Seperti halnya yang terjadi pada Putusan Eksekusi Komjen (purn) Susno Duadji pada tingkat Kasasi. Yang dalam putusan tersebut tidak mencantumkan perintah penahanan. Alasan Susno Duadji menolak untuk dieksekusi antara lain: 1) Nomor Putusan Pengadilan Negeri Jaksel tidak sama Putusan Negeri Jaksel bernomor 1260/pid.B/2010/PN.Jaksel, sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi menyebut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu bernomor : 1288/pid.B/2010/PN.Jaksel. 2) Amar Putusan Mahkamah Agung hanya menyatakan Menolak permohonan Kasasi Susno Duadji, sehingga putusan yang dijadikan pedoman adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan “menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan 4 (empat) bulan; dan menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.4.208.898.747,-“. 3) Pasal 197 ayat (1) huruf k menyatrakan: “perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan”, kemudian Pasal 197 ayat (2) menyatakan: “tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e ,f ,g ,h, i, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Item Type:	Other
Subjects:	?? General ?? K Law > K Law (General)
Divisions:	?? Ilmu-Hukum ??
Depositing User:	A.Md Cahya Anima Putra .
Date Deposited:	17 Nov 2014 03:59
Last Modified:	17 Nov 2014 03:59
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/5423

Actions (login required)

View Item