EVALUASI SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN PERIZINAN INVESTASI SECARA ELEKTRONIK (SPIPISE) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDARLAMPUNG

FATRA DONNA HARTATO, 1416041033 (2018) EVALUASI SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN PERIZINAN INVESTASI SECARA ELEKTRONIK (SPIPISE) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDARLAMPUNG. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (222Kb)
[img] Text
SKRIPSI FULL.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2940Kb)
[img] Text
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (2303Kb)

Abstrak

Sistem Pelayanan informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) adalah sistem elektronik pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dan kementrian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, PDPPM, dan PDKPM. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) merupakan salah satu bentuk e-government yang diterapkan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandarlampung untuk mempermudah pelayanan perizinan penanaman modal. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). Dalam mengevaluasi program ini peneliti menggunakan teori evaluasi proses menurut William Dunn. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandarlampung. Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa, Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dalam pelaksanaan selama ini. secara umum sudah berjalan dengan baik hanya saja masih terdapat kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaannya karena disebabkan oleh beberapa factor seperti permasalahan yang kurang efektif karena kurangnya informasi dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandarlampung yang membuat investor harus kembali ke dinas untuk melengkapi berkas nya dan tidak adanya transaparansi yang tertuai dalam perka BKPM. Kata Kunci: Evaluasi, SPIPISE, e-government. EVALUATION OF ELECTRONIC INVESTMENT INFORMATION AND LICENSING SYSTEMS (SPIPISE) AT THE DEPARTMENT OF CAPITAL INVESTMENT ONE-STOP INTEGRATED SERVICE OF BANDAR LAMPUNG CITY Information Service System and Electronic Investment Licensing (SPIPISE) is an integrated electronic system of licensing and non-licensing services between BKPM and Ministries/Non-Departmental Government Institutions that have licensing and non-licensing authority, PDPPM, and PDKPM. Information Service System and Electronic Investment Licensing (SPIPISE) is one type of egovernment implemented in the Departement of Capital Investment One-Stop Integrated Services of Bandar Lampung City to facilitate investment licensing services. This research was conducted to analyze and evaluate the implementation of Information Service System and Electronic Investment Licensing (SPIPISE). In evaluating this program researchers used process evaluation theory according to William Dunn. This type of research is descriptive research with a qualitative approach. The study was conducted using methods of data collection through interviews, documentation and observation. This research was conducted at the Departement of Capital Investment One-Stop Integrated Services of Bandar Lampung City. Based on the research that has been done, it can be concluded that, the Information Service System and Electronic Investment Licensing (SPIPISE) have been implemented. Generally, it has been going well but there are still shortcomings and obstacles in the implementation caused by several factors such as less effective due to lack of information by the Departement of Capital Investment One-Stop Integrated Services of Bandar Lampung City, that made investors have to go back to the departement to complete their files and the absence of transparency that was fulfilled in the BKPM regulations. Keywords : Evaluation, SPIPISE, E-Government.

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: H Ilmu Sosial = Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
H Ilmu Sosial = Social Sciences > HE Transportation and Communications
J Political Science > JS Local government Municipal government
Program Studi: Fakultas ISIP > Prodi Administrasi negara
Depositing User: 188370510 . Digilib
Date Deposited: 07 Dec 2018 03:04
Last Modified: 07 Dec 2018 03:04
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/54617

Actions (login required)

View Item View Item