KAJIAN YURIDIS PENERBITAN IZIN LOKASI TRANSMART LAMPUNG DIKAITKAN DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA BANDAR LAMPUNG

ZAIKA RARASAKTI, 1412011451 (2018) KAJIAN YURIDIS PENERBITAN IZIN LOKASI TRANSMART LAMPUNG DIKAITKAN DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA BANDAR LAMPUNG. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (196Kb) | Preview
[img] Text
SKRIPSI FULL.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2542Kb)
[img]
Preview
Text
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (2294Kb) | Preview

Abstrak

Pembangunan Mall Transmart mengundang pertanyaan peneliti apakah pembangunan tersebut tidak menyalahi aturan tata ruang atau sebaliknya. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana prosedur penerbitan izin lokasi pembangunan transmart? Apakah ada hubungan antara Izin Lokasi dan Rencana Tata Ruang Wilayah? Penelitian ini menggunakan metode penenelitian hukum normatif empiris yaitu merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Penelitian normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, sedangkan pendekatan empiris yaitu dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataannya baik berupa penilaian perilaku Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui bahwa : Prosedur Penerbitan Izin Lokasi Pembangunan Transmart menerbitkan izin lokasi pembangunan Mall Transmart adalah Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 118 Tahun 2011 tentang Izin Lokasi, dibuktikan dengan keluarnya Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 172/01./HK/2017 tentang Izin Lokasi Transmart. Sehubungan dengan pembangunan Mall Transmart yang berada di Ruang Terbuka Hijau hal tersebut justru menimbulkan permasalahan jika dilihat pembangunan Mall Transmart tersebut berada di zonasi Ruang Terbuka Hijau hal itu jelas menyalahi rencana tata ruang. Justru dalam hal ini Pemda telah menyalahi Pasal 48 ayat 3 huruf c Peraturan Daerah Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030. Adapun langkah-langkah pemerintah kota pertama yakni harus dipastikan terlebih dahulu bahwa pengembang yang akan memakai tanah tersebut yang akan dikelola untuk dijadikan tempat usaha seperti Mall Transmart apakah berada pada jalur yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota (RTRK). Langkah selanjutnya mengurus Analisis Dampak Lingkungan atau sering disebut AMDAL. Hubungannya dengan penataan ruang diberlakukan agar tidak terjadi kekacauan dalam penataan ruang kota, dan merupakan bentuk pengendalian pembangunan ruang kota. Kata Kunci : Kajian Yuridis, Pendirian Izin, Transmart, Rencana Tata Ruang Wilayah JURIDICAL STUDY OF ISSUING LOCATION OF TRANSMART LAMPUNG LICENSES ASSOCIATED WITH REGIONAL SPATIAL PLAN (RTRW) KOTA BANDAR LAMPUNG The construction of the Transmart Mall invites researches to questions whether the development does not violate spatial rules or vice versa. As for the problem in this study are: What is the procedure for issuing Transmart site construction permits? Is there a relationship between the Location Permit and the Regional Spatial Plan? This research uses empirical normative law research methods which is a combination of normative legal approaches with the addition of various empirical elements. Normative research is done on things that are theoretical principles of law, while the empirical approaches is done to study the law in reality both in the form of behavioral assessment. Based on the results of the research and discussion, it can be seen that Procedur for Issuance of Location Permit for Transmart Development issued permit for the construction site of Transmart Mall is the Regulation of Bandar Lampung Mayor number 118 of 2011 concerning Location Permit, evidenced by the issuance of mayor of Bandar Lampung Decree 172/01 / HK / 2017 concerning Transmart Location Permits. In connection with the constraction of the Transmart Mall located in the Green Open Space, this has caused problems when seen the concstruction of the Transmart Mall in the Green Open Space zoning, which clearly violates the spatial plan. It is precisely in this case that the Regional Governmenrt has violated Article 48 paragraph 3 letter c City Regional Regulation Number 10 of 2011 concerning Regional Spatial Planning for 2011- 2030. As for the steps of the first city government, it must be ascertained in advance that the developer who will use the land which will be managed as a place of business such as the Transmart Mall is on track in accordance with the City Spatial Plan (RTRK). The next step is to take care of Environmental Impact analysis or often called AMDAL. The relationship with spatial planning is applied so that there is no chaos in urban spatial planning, and is a form of urban space development control. Keywords: Juridical Study, License Establishment, Transmart, Tata Plan Regional Space

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: J Political Science > JS Local government Municipal government
Hukum Pidana > KZ Law of Nations
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User: 188994912 . Digilib
Date Deposited: 17 Dec 2018 03:50
Last Modified: 17 Dec 2018 03:50
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/54747

Actions (login required)

View Item View Item