PENERBITAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH BERDASARKAN KEWENANGAN DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG (Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung)

FERDIAN DEWANTARA, 1112011135 (2018) PENERBITAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH BERDASARKAN KEWENANGAN DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG (Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung). FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (194Kb) | Preview
[img] Text
SKRIPSI FULL.pdf
Restricted to Registered users only

Download (4Mb)
[img]
Preview
Text
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (3551Kb) | Preview

Abstrak

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945), Pasal 33 ayat (3) secara tersurat mengamanatkan bahwa pendayagunaan sumber daya air harus ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Masalah ketersediaan air berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Indonesia ditaksir memiliki laju pertumbuhan penduduk rata-rata 1,2 persen per tahun, sehingga pada tahun 2020 nanti diperkirakan penduduk Indonesia akan mencapai 250 juta orang. Pesatnya pertumbuhan penduduk akan membawa berbagai konsekuensi bertambahnya kebutuhan akan air bersih, bahan pangan, dan ketersediaan lahan untuk tempat tinggal serta beraktivitas. Populasi yang semakin besar juga akan berdampak langsung kepada kebutuhan air bersih. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris. Data diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa perundang-undangan dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penerbitan Izin Pengusahaan Air Tanah dan juga diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada pihak yang terlibat langsung dan berhubungan dengan pembahasan dan penelitian ini, yaitu Bapak Sumardi, S.Sos., selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pelayanan Perizinan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung. Hasil penelitian ini adalah bahwa penerbitan izin pengusahaan air tanah di Provinsi Lampung saat ini masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan belum ada Peraturan Daerah Provinsi Lampung yang secara khusus mengatur mengenai tata cara memperoleh Izin Pengusahaan Sumber Daya Air di Provinsi Lampung Mengingat, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah sudah tidak sesuai dengan Peraturan Permerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air. Faktor pendukung penerbitan izin pengusahaan air tanah adalah adanya aplikasi (touch screen) pada komputer yang khusus disediakan bagi masyarakat untuk mengakses pelayanan penerbitan izin pengusahaan air tanah. Sedangkan faktor penghambat penerbitan izin pengusahaan air tanah adalah belum adanya Peraturan Daerah Provinsi Lampung yang secara khusus mengatur mengenai tata cara memperoleh Izin Pengusahaan Sumber Daya Air di Provinsi Lampung, kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat membuat izin pengusahaan air tanah untuk kegiatan pengusahaan air tanah. Untuk itu, Peneliti menyarankan agar segera ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pengelolaan Air Tanah, menambah jumlah sumber daya manusia, dan terus mensosialisasikan kepada masyarakat dan badan usaha agar dalam pengusahaan air tanah harus memiliki Izin Pengusahaan Air Tanah. Kata Kunci: Penerbitan Izin, Pengusahaan Air Tanah, Kewenangan Daerah PUBLICATION OF PERMITS TO EXPLOIT GROUNDWATER BASED ON REGIONAL AUTHORITY IN LAMPUNG PROVINCE (Study at The Capital Invetsment and Integrated Services Department of The Lampung Province) 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA on article 33 paragraph 3 demonstrate that The land and the waters as well as the natural riches therein are to be controlled by the state to be exploited to the greatest benefit of the people. The problem of water avaibility are related to the population growth. Indonesia have population growth rate on average of 1.2 percent per year, so that in 2020 predicte It is estimated that the Indonesian population will reach 250 million people. The rapid of population growth will bring some various consequence of increasing demand for clean water, food, and the availability of land for housing and activities. The big population have some direct impact to the needs of clean water. This study uses an empirical normative approach. The data obtained by learning some references like legislation and other literature relating to the issuance of Permit for Exploitation of Groundwater and also obtained through direct interviews with parties directly involved and related to this discussion and research, by Mr. Sumardi S.Sos, as Head of Subdivision (Head of Subdivision) of Licensing Services at the Lampung Province Investment and One-Stop Services. The result of this research is that the issuance of permits to exploit groundwater in Lampung Province is currently still referring to Government Regulation Number 121 of 2015 concerning Commercialization of Water Resources and there is no Lampung Province Regional Regulation specifically regulating the procedures for obtaining Permits for Exploiting Water Resources in Lampung Province. The supporting factor for the issuance of permits for groundwater exploitation is the presence of applications (touch screens) on computers specifically provided for the community to access services for issuing permits for groundwater exploitation. Whereas the inhibiting factor for issuing groundwater concession permits is the absence of the Lampung Province Regional Regulation which specifically regulates the procedures for obtaining Water Resources Exploitation Permits in Lampung Province, the lack of Human Resources, and the lack of legal awareness of the community to permit groundwater exploitation for activities groundwater exploitation. Because of that, The researcher suggested that the Lampung Province Regional Regulation should be issued immediately which specifically regulates the procedures for obtaining Water Resources Exploitation Permits inLampung Province, increasing the number of human resources, and socializing to the people who carry out water exploitation activities in Lampung Province regarding the importance of groundwater concessions. Keywords: The Issuance of Permits, Groundwater Exploitation, Regional Authority

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: J Political Science > JS Local government Municipal government
Hukum Pidana > KZ Law of Nations
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User: 188803647 . Digilib
Date Deposited: 27 Dec 2018 04:02
Last Modified: 27 Dec 2018 04:02
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/55069

Actions (login required)

View Item View Item