IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT (PERA) NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN BANTUAN RUMAH KHUSUS (Studi Pada Kelompok Nelayan Di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)

MUHAMMAD LEO ANDIKA CHANDRA, 1316041043 (2019) IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT (PERA) NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN BANTUAN RUMAH KHUSUS (Studi Pada Kelompok Nelayan Di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (8Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1357Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (758Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Indonesia sebagai sebuah negara yang mejemuk, menginginkan setiap rakyatnya hidup sejahtera, makmur dan sentosa. Termasuk dalam memiliki tempat tinggal yang layak lingkungannya. UU nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menerangkan bahwa kesejahteraan masyarakat untuk bertempat tinggal yang layak. Program Sejuta Rumah terdiri dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, bantuan rumah susun dan bantuan rumah khusus bagi kelompok nelayan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (PERA) Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pedoman Bantuan Rumah Khusus. Kabupaten Pesisir Barat terpilih sebagai salah satu daerah penerima bantuan. Program hadir berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah yang di ajukan kepada Pemerintah Pusat di wakili Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan di salurkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat. Program ini bertujuan memberikan prioritas kepada masyarakat nelayan. Penelitian yang memfokuskan pada proses implementasi kebijakan dalam program bantuan rumah khusus bagi kelompok nelayan dan kendala-kendala yang dihadapi. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dan sumber data ialah wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan teknik analisis data dan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan implementasi telah berjalan baik sesuai tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal yang layak. Ketersediaan lahan yang memadai menjadi kendala dalam implementasi. Karenanya badan pelaksana harus meningkatkan pola koordinasi dalam mengatasi kendala guna mempermudah pembebasan lahan dan memberikan ruang partisipasi kepada kelompok nelayan. Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Peraturan Menteri Perumahan Rakyat, Program Rumah Khusus, Nelayan Indonesia as a pluralistic country, wants every of its people to live in prosperity, prosperity and peace. Included in having a decent place to live environment. Law number 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas explains that the welfare of the community for proper housing. The Million Houses Program consists of Self-Help Housing Stimulant Assistance, Flat Assistance Assistance and Special Home Assistance for fishermen groups. Based on the Regulation of the Minister of Public Housing Number 10 of 2013 concerning Special Housing Assistance Guidelines. Pesisir Barat Regency was chosen as one of the beneficiary regions. The program comes based on proposals from the Regional Government submitted to the Central Government represented by the Ministry of Public Works and Public Housing and channeled by the Department of Housing and Settlement Areas and the Department of Maritime Affairs and Fisheries of the West Coastal Regency. This program aims to give priority to fishing communities. The research focuses on the process of implementing policies in specific housing assistance programs for fishermen groups and the obstacles encountered. This research method uses descriptive research type with a qualitative approach. Data collection techniques and data sources are interviews, observation and documentation. With data analysis techniques and data validity. The results show that the implementation has been going well according to the objectives of meeting the needs of people who do not yet have a proper place to live. The availability of adequate land is an obstacle in implementation. Therefore the implementing agency must improve the pattern of coordination in overcoming obstacles in order to facilitate land acquisition and provide space for participation for fishermen groups. Keywords: Implementation, Policy, Minister of Public Housing Regulation, Special House Program, Fishermen

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> H Social Sciences (General)
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Administrasi Negara
Pengguna Deposit:	UPT . Desi Zulfi Melasari
Date Deposited:	19 Mar 2022 15:14
Terakhir diubah:	19 Mar 2022 15:14
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/55126

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir