LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Lismarini Dewi , 1512011024 (2019) LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (6Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1160Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1161Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penulisan skripsi ini bertujuan mengetahui kedudukan LGBT menurut UndangUndang Dasar 1945. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 tidak memberikan ruang terhadap kelompok LGBT di Indonesia, karena tidak dijaminnya pemenuhan hak bagi kelompok LGBT meskipun UUD 1945 secara komprehensif telah mengatur hak-hak seluruh warga negara yang dianggap telah mencukupi seluruh aspek kehidupan dalam bidang sipil dan politik serta hak atas kesejahteraan. Perilaku LGBT dianggap telah melampaui batasan dalam melaksanakan hak asasi manusia yang ditetapkan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, yang mana pada prinsipnya dalam melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti sebebas-bebasnya melainkan harus menghormati hak orang lain serta tidak boleh bertentangan dengan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Kata Kunci : kedudukan, LGBT, dan UUD 1945. The aims of the researched is to know how LGBT according to the 1945 Constitution of Indonesia. This research is a normative legal research using a doctrinal approach. The results of the study can be concluded that the 1945 Constitution of Indonesia does not provide space for LGBT groups in Indonesia, because it does not guarantee the fulfillment of rights for LGBT groups even though the 1945 Constitution of Indonesia comprehensively regulates the rights of all citizens who are considered to have fulfilled all aspects of life in the civil and political fields and the right to welfare. LGBT behavior is deemed to have exceeded the limits in implementing human rights as stipulated in Article 28 J paragraph (2) of the 1945 Constitution of Indonesia, which in principle in implementing human rights does not mean free but must respect the rights of others and must not be in conflict with morals, religious values, security and public order in a democratic society. Keywords: position, LGBT, and 1945 Constitution of Indonesia.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	UPT . Digilib2
Date Deposited:	22 Mar 2022 06:42
Terakhir diubah:	22 Mar 2022 06:42
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/55364

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir