DINAMIKA PENGATURAN PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Teta Anisah AR , 1412011419 (2019) DINAMIKA PENGATURAN PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (11Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1668Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1669Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Parliamentary Threshold merupakan besaran perolehan angka suara sah partai politik agar bisa mengirimkan wakilnya di parlemen. Threshold merupakan persyaratan minimal dukungan yang harus diperoleh partai politik. Keberadaan partai politik merupakan salah satu cerminan dari implementasi nilai-nilai demokrasi yang saat ini sudah banyak dianut di berbagai Negara. Terjadinya kenaikan ambang batas parlemen yang sudah tiga kali dirubah oleh legislatif merupakan dinamika pengaturan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dinamika pengaturan ambang batas parlemen tersebut juga muncul sebagai akibat adanya partisipasi dari masyarakat untuk bisa menyalurkan aspirasi atau suaranya dalam setiap pemilu. Permasalahan lain yang lebih kompleks adalah apa yang menjadi alasan munculnya ambang batas parlemen sehingga sampai tiga kali dirubah oleh pembentuk undang-undang. Penelitian ini menggunakan tipe dan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menjelaskan terkait dinamika pengaturan parliamentary threshold dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem multipartai yang dianut oleh Indonesia menjadi konsekuensi munculnya banyak partai-partai politik di Indonesia dikarenakan hal tersebut sudah diatur dalam konstitusi. Kemudian adanya partisipasi dari masyarakat jugalah yang berdampak pada perubahan ambang batas parlemen, sehingga menjadikan para anggota legislatif dapat membuat aturan yang lebih baik. Kata Kunci: Dinamika, Parliamentary Threshold, Partai Politik Parliamentary Threshold is the amount of the number of legitimate votes for political parties in order to send their representatives in parliament. Threshold is a minimum requirement of support that political parties must obtain. The existence of political parties is one reflection of the implementation of democratic values that are now widely adopted in various countries. The increase in the parliamentary threshold which has been changed three times by the legislature is a dynamic regulation in the constitutional system in Indonesia. The dynamics of parliamentary threshold arrangements also emerge as a result of community participation in channeling their aspirations or voices in each election. Another problem that is more complex is the reason for the emergence of parliamentary thresholds so that it has been changed three times by the legislators. This study uses the type and type of normative juridical legal research. This study aims to analyze and explain the dynamics of the regulation of the parliamentary threshold in the constitutional system of the Republic of Indonesia. The results of the study indicate that the multiparty system adopted by Indonesia is a consequence of the emergence of many political parties in Indonesia because it has been regulated in the constitution. Then the participation of the community also has an impact on changes in parliamentary thresholds, so that legislators can make better rules. Keyword: Dynamics, Parliamentary Threshold, Political Parties.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	UPT . Digilib2
Date Deposited:	22 Mar 2022 06:47
Terakhir diubah:	22 Mar 2022 06:47
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/55402

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir