Kewenangan DPR RI dalam Pelaksanaan Hak Angket Terhadap KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

EDIUS PRATAMA , 1312011112 (2019) Kewenangan DPR RI dalam Pelaksanaan Hak Angket Terhadap KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (110Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (4Mb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (4Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penelitian ini tentang “Kewenangan DPR RI dalam Pelaksanaan Hak Angket Terhadap KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” dan rumusan masalahnya adalah bagaimanakah kewenangan DPR RI dalam pelaksanaan hak angket terhadap KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan dua model pendekatan yang terdiri atas pendekatan undangundang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini, yaitu: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia tidak memiliki kewenangan melakukan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebab hak angket adalah instrumen pengawasan legislatif kepada eksekutif saja dalam hal ini presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi, sedangkan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan bagian dari kekuasaan eksekutif tetapi cabang kekuasaan tersendiri, yakni komisi negara independen. Saran yang dapat diajukan, yaitu: agar pejabat lembaga yang berwenang membuat undang-undang, yaitu: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah Republik Indonesia segera melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) khususnya pada pasal 79 ayat (3) yang menjelaskan terkait pengertian hak angket agar sesuai dengan makna otentik dari Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 yaitu hak angket adalah instrumen untuk mengawasi pemegang kekuasaan eksekutif, dalam hal ini presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dalam sistem pemerintahan presidensial. Kata Kunci: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Hak Angket, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). This research is about the "Authority of the People's Legislative Assembly of the Republic of Indonesia in the Implementation of the Questionnaire Right to the Corruption Eradication Commission in the Indonesian State Administration System" and the problem statement is how is the authority of the People's Representative Council of the Republic of Indonesia in implementing the inquiry right against the Corruption Eradication Commission in Indonesia? This study uses a normative legal research method that uses two models of approaches consisting of a statute approach and a conceptual approach. The results of this study, namely: the House of Representatives of the Republic of Indonesia does not have the authority to exercise inquiry rights against the Corruption Eradication Commission because inquiry rights are the instrument of legislative oversight of the executive in this case the president is the highest executive authority, while the Corruption Eradication Commission is not part of the power executive but a separate branch of power, namely an independent state commission. Suggestions that can be put forward, namely: that the official of the institution authorized to make laws, namely: Members of the House of Representatives and the Government of the Republic of Indonesia immediately make changes to Law No. 17 of 2014 concerning the People's Consultative Assembly, the House of Representatives, the Regional Representative Council and the Regional People's Representative Council specifically in article 79 paragraph (3) which explains the meaning of inquiry rights so that they are in accordance with the authentic meaning of Article 20A paragraph (2) of the 1945 Constitution Questionnaire rights are instruments to oversee executive power holders, in this case the president as the highest holder of executive power in the presidential government system. Keywords: House of Representatives, Questionnaire Rights, Corruption Eradication Commission.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	UPT . Digilib2
Date Deposited:	22 Mar 2022 07:25
Terakhir diubah:	22 Mar 2022 07:25
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/55420

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir