VALIDITAS PERATURAN PELAKSANA DARI UNDANG-UNDANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 85/PUU-XI/2013 Tentang Pembatalan Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air)

MUHAMMAD FAUZUL ADZIM, 1412011274 (2019) VALIDITAS PERATURAN PELAKSANA DARI UNDANG-UNDANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 85/PUU-XI/2013 Tentang Pembatalan Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (58Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1494Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1311Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penulisan skripsi ini bertujuan mengetahui bagaimana kekuatan hukum norma peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang setelah peraturan rujukannya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah dengan menggunakan pendekatan normatif. Data yang digunakan bersumber dari data primer dan sekunder, data primer adalah peraturan perundang-undangan dan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari buku-buku ilmu hukum, hasil karya kalangan hukum serta dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kekuatan hukum norma peraturan pelaksana dari Undangundang No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air dapat ditentukan validitasnya melalui norma hukum yang lebih tinggi di atasnya, norma yang lebih tinggi akan berujung pada norma dasar yang menjadi sumber bagi norma-norma hukum dibawahnya. Begitupun dengan peraturan pelaksana dari sebuah Undang-undang, peraturan pelaksana di bawah Undangundang validitasnya ditentukan oleh norma hukum diatasnya, baik secara keseluruhan maupun perpasal, karena norma hukum keatas bersumber dan kebawah sebagai sumber. Sasuai dengan teori yang dikemukakan Adolf merkel dalam teori pertingkatan hukum, yang menyatakan bahwa suatu norma hukum memiliki dua wajah das Doppelte Rechtsanlitz. Adolf mengungkapkan bahwa suatu norma itu ke atas sebagai sumber dan dasar bagi norma hukum dibawahnya. Oleh karena itu, Peraturan pelaksana dari Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air akan otomatis hilang validitasnya di saat norma sumbernya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kata Kunci: Validitas, Peraturan Pelaksana, Putusan MK The writing of this script aims to find out how the legal force of statutory norms is under the law after the referral rules have been canceled by the Constitutional Court. The research method used to answer these questions is using a normative approach. The data used is sourced from primary and secondary data, primary data is legislation and secondary data is data obtained by studying legal books, work of legal circles and documents relating to the issues discussed. The results of the study show that the legal force of the implementation of regulatory norms of Law No. 7 of 2004 concerning water resources can be determined the validity through legal norms that are higher on it where higher norms will lead to basic norms which become the source of legal norms below. Likewise with the implementation of regulations of a law, the implementation of regulations under the Act of validity are determined by the legal norms above, both overall and regionally, because the legal norms sourced upward and as sources downward. According to the theory stated by Adolf Merkel in the theory of law enhancement, it is stated that a legal norm has two faces das Doppelte Rechtsanlitz. Adolf revealed that a norm was upward as a source and a basis for the legal norms below it. Therefore, the implementation of regulation of Law No. 7 of 2004 concerning water resources will automatically lose its validity when the source norm has been canceled by the Constitutional Court. Keyword: Validity, Implementation of Regulations, Constitutional Court Decisions

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	UPT . Digilib2
Date Deposited:	23 Mar 2022 07:11
Terakhir diubah:	23 Mar 2022 07:11
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/55546

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir