DINAMIKA PENGATURAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI INDONESIA

MUHAMMAD HABIBI, 1512011281 (2019) DINAMIKA PENGATURAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI INDONESIA. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (18Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (805Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (806Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Dinamika pengaturan organisasi kemasyarakatan di Indonesia sejatinya tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan konstitusi, melainkan pada perbedaan politik hukum pembentukan undang-undang, tujuan pembentukan organisasi kemasyarakatan hingga proses pembubaran organisasi kemasyarakatan yang berbeda pada tiap masanya. Sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak luput dari peran organisasi kemasyarakatan dalam pergerakan kemerdekaan, seperti Boedi Oetomo, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, serta organisasi kemasyarakatan lain yang didirikan sebelum kemerdekaan. Pada masa pemerintahan orde baru pengaturan organisasi masyarakat mulai dibentuk berdasarkan undang-undang, dimana seluruh organisasi kemasyarakatan yang didirikan warga negara harus tunduk pada penerapan asas tunggal pancasila, dalam pengaturannya pula pembubaran organisasi kemasyarakatan tidak menggunakan otoritas pengadilan mencabut hak pendirian organisasi kemasyarakatan. Pasca reformasi, jaminan hak asasi manusia lebih dikedepankan dalam pengaturannya dimana aspek pemaknaan pancasila tidak sepihak oleh pemerintah dan proses pembubaran melalui mekanisme peradilan sebagai pemutus pencabutan status badan hukum pendirian organisasi kemasyarakatan. Namun, kewenangan pencabutan status badan hukum organisasi kemasyarakatan mulai kembali pada masa pemerintah orde baru dimana mekanisme peradilan tidak lagi diterapkan dengan menggunakan asas “contrarius actus”. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan menggambarkan dinamika pengaturan organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia dimulai pada masa pemerintahan orde baru hingga reformasi. Penelitian ini menggunakan mteode normatif dengan pendekatan politik hukum. Hasil penelitian ini menunjukan adanya pasang surut kewenangan pemerintah bersama legislatif dalam membentuk undang-undang organisasi kemasyarakatan berkenaan dengan perbedaan pengaturan pendirian, alasan pembubaran hingga proses pembubaran organisasi kemasyarakatan. Kata kunci : Dinamika, Organisasi Kemasyarakatan, Pengaturan dan Pembubaran. The dynamics of the social organization in Indonesia are actually not only influenced by changes in the constitution, but on differences in the legal politics of the formation of laws, the purpose of the formation of social organizations to the process of dissolution of different social organizations in each era. The history of Indonesia's independence struggle has not escaped the role of social organizations in the independence movement, such as the Boedi Oetomo, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, and other social organizations that were established before independence. During the new order goverenment, the organization of community organizations began to be formed based on the law, whereby all community organizations established by citizens must comply with the application of the Pancasila single principle, in its regulation the dissolution of social organizations did not use the authority of the court to revoke the right to establish social organizations. After the reformation, guarantee of human rights is more prioritized in the regulation where the aspect of the interpretation of Pancasila is not one-sided by the government and the dissolution process through the judicial mechanism as a breaker of the revocation of the legal status of the establishment a social organization. However, the authority to revoke the legal status a social organization began again during the New Order government where the judicial mechanism was no longer applied using the principle of "contrarius actus". Based on this, this study aims to describe the dynamics of existing social organization arrangements in Indonesia, starting from the reign of the New Order to reform. This study uses a normative method with a political approach to law. The results of this study indicate the existence of ups and downs of the authority of the government together with the legislature in shaping the laws of social organization regarding the differences in the establishment regulations, reasons for dissolution to the process dissolution of social organizations. Keywords: Dynamics, Social Organization, Regulation and Dissolution

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	UPT . Digilib2
Date Deposited:	23 Mar 2022 07:51
Terakhir diubah:	23 Mar 2022 07:51
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/55589

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir