PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MUSLIM ATAS SUPLEMEN YANG BEREDAR TANPA LABELISASI HALAL

AHMAD DEDI SUWARDI, 1412011018 (2019) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MUSLIM ATAS SUPLEMEN YANG BEREDAR TANPA LABELISASI HALAL. Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK.pdf Download (22Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1793Kb)
Preview	File PDF 3. SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1719Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Perlindungan hukum terhadap pengguna suplemen harus lebih diperhatikan mengingat sudah beberapa tahun ini BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) melakukan perhitungan dan pengendalian produk terhadap temuan suplemen mengandung bahan berbahaya, telah dilakukan pembatalan izin edar. Permasalahan dalam penulisan adalah Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap suplemen yang tidak memiliki labelisasi halal dan apakah semua produk yang tidak memiliki labelisasi halal diharamkan untuk muslim. Bagaimana Pertanggungjawaban pelaku usaha atas suplemen yang tidak memiliki labelisasi halal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan normatif-terapan. Metode Pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitian dan pembahasan ini adalah Pencantuman pada label suatu produk baru merupakan kewajiban apabila setiap memproduksi produk dan atau memasukkan produk kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, menyatakan bahwa produk yang bersangkutan adalah halal bagi umat Islam. Adapun keterangan yang dimaksud agar masyarakat terhindar dari mengonsumsi produk yang tidak halal (haram). Pasal 4 UU JPH “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Dan setiap pelaku usaha yang tidak mengikuti ketentuan-ketentuan dalam UU PK dapat diminta ganti kerugian sesuai harga dari produk tersebut atau penggantian produk tersebut dengan produk sebenarnya atau jika seseorang mengalami hal-hal yang tidak semestinya maka pelaku usaha harus mebiayai segala hal pengobatan yang dilakukan oleh konsumen selama itu masih dalam efek samping produk yang digunakan. Saran dalam penelitian ini adalah diperlukan perlindungan hak yang ideal dalam pelembagaan sertifikasi halal yang dilakukan secara kolektif baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Perlu adanya koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Namun setidaknya, pelaksanaan perlindungan dan penegakan hukum perlu dilakukan upaya pengawasan oleh pemerintah dapat melalui 3 (tiga) sistem pengawasan, yakni; Sistem pengawasan preventif, Sistem pengawasan khusus, Sistem pengawasan incidental. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Konsumen Muslim, Labelisasi Halal

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	UPT . Digilib6
Date Deposited:	24 Mar 2022 03:33
Terakhir diubah:	24 Mar 2022 03:33
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/55779

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir