TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI PERLUASAN SAWAH DI KABUPATEN MESUJI ANTARA DINAS PERTANIAN KABUPATEN MESUJI DENGAN DIREKTORAT ZENI TNI ANGKATAN DARAT

Putri Wulandari, 1312011252 (2019) TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI PERLUASAN SAWAH DI KABUPATEN MESUJI ANTARA DINAS PERTANIAN KABUPATEN MESUJI DENGAN DIREKTORAT ZENI TNI ANGKATAN DARAT. FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (58Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1331Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1236Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pemerintah dalam pelaksanakan pembangunan tidak mampu melakukannya sendiri, segala aspek para pihak termasukpihak lembaga negara dilibatkan secara menyeluruh untuk mendukung kebijakannya. Pengadaan barang/ jasa pemerintah (selanjutnya disebut sebagai pengadaan barang/ jasa) merupakan aktivitas yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan. Pengadaan barang dan jasa dibuat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau instansi pemerintah akan barang dan/atau jasa yang dapat menunjang kinerja dan performance mereka. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa milik daerah merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang rawan terjadinya penyimpangan-penyimpangan, makaunsur aparatur keamanan negara, dalam hal iniTentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut sebagai TNI) turut dilibatkan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini 1) Bagaimana tahapan kesepakatan pegadaan penyedia jasa konstruksi antara pihak dalam perjanjian, 2) Bagaimana prosedur pelaksanaan perluasan lahan sawah yang diatur dalam perjanjian, 3) Bagaimana proses penyelesaian perjanjian perluasan lahan sawah yang dilakukan para pihak. Pada penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris (applied law research). Pada penelitian ini, penulis akan memberikan pemaparan tentang syarat dan prosedur, serta akibat hukum dari pelaksanaan perjanjian swakelola pada proyek jasa konstruksi perluasan sawah menurut pengaturannya dalam Hukum Nasional. Pemaparan dan penjelasan tersebut diharapkan mampu menggambarkan serta memberikan informasi dan pengetahuan secara lengkap tentang mekanisme dilaksanakannya perjanjian tersebut terkait kesesuaiannya dengan ketentuan regulasi nasional yang berlaku. (Undang-Undang TNI, Undang-Undang Jasa Konstruksi, dan Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa). Hasil penelitian ini yaitu 1) Prosedur kesepakatan (pra-contractual) yang dilaksanakan berupa perencanaan, penyusunan Kerangka Acuan Kerja, Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan, Rapat Koordinasi biaya dan kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan para pihak. 2) Proses pelaksanaan (contractual) perluasan lahan sawah terdiri dari survei dan investigasi, menyusun tahapan pemanfaatan, memverifikasi data, memetakan serta melaksanakan kegiatan pemanfaatan, pengawasan, penyelesaian dan laporan. 3) Hasil dari pelaksanaan perjanjian (post-contractual) adalah kegiatan dilaksanakan sesuai perjanjian mulai dari persiapan, pemafaatan, pembayaran hingga administrasi yang dipenuhi, serta hasil kegiatan dirasa postif menunjang produksi pertaninan setempat, adapun kendala yang akan dihadapi kedepannya adalah pembangunan yang terus dilaksanakan menyebabkan banyak lahan pertanian yang harus beralih fungsi menjadi non-pertanian. Peran Pemerintah yang bekerjasama dengan TNI untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan contoh pelaksaan perjanjian kerjasama pekerjaan ini. Kata Kunci : Jasa Konstruksi, Perjanjian, Perluasan Sawah The government in implementing development is not able to do it alone, all aspects of the parties including the parties of state institutions are involved thoroughly to support their policies. Procurement of government goods / services (hereinafter referred to as procurement of goods / services) is a very important activity in realizing development. Procurement of goods and services is made to meet the needs of companies or government agencies for goods and / or services that can support their performance and performance. The procurement of goods and services belonging to the region is one of the government activities that are prone to irregularities, the elements of the state security apparatus, in this case the Indonesian National Army (hereinafter referred to as the TNI) are also involved. Issues raised in this study 1) What are the stages of agreement between the providers of construction services between the parties in the agreement, 2) What are the procedures for the expansion of fields that are regulated in the agreement, 3) What is the process of completing the land expansion agreement made by the parties. The research used in this paper uses the type of empirical normative law research (applied law research). In this study, the author will provide an explanation of the terms and procedures, as well as the legal consequences of the implementation of a self-managed agreement on the expansion of rice field construction services according to its arrangement in National Law. The explanation and explanation are expected to be able to describe and provide complete information and knowledge about the mechanism for implementing the agreement regarding its compliance with applicable national regulations. (TNI Law, Construction Services Act, and Goods and Services Procurement Regulations). The results of this study are 1) Agreement procedures (pre-contractual) carried out in the form of planning, preparation of Terms of Reference, Review of General Procurement Plans, Coordination Meetings of costs and obligations that must be done by the parties. 2) The process of implementing (contractual) land expansion consists of surveys and investigations, arranging stages of utilization, verifying data, mapping and carrying out activities of utilization, supervision, completion and reporting. 3) The results of the implementation of the agreement (post-contractual) are activities carried out in accordance with the agreement ranging from preparation, payment, payment to administration that is fulfilled, and the results of activities felt positive to support local agricultural production, while the obstacles that will be faced in the future a lot of agricultural land has to be turned into non-agricultural functions. The role of the Government in cooperating with the TNI to create community welfare can be realized through the example of implementing this work cooperation agreement. Keywords: Construction Services, Agreements, Rice Field Expansion

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	UPT . Rukiah
Date Deposited:	25 Mar 2022 07:36
Terakhir diubah:	25 Mar 2022 07:36
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/56088

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir