KEWENANGAN DAN PROSEDUR PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN PRINGSEWU

KHALIMATUS SA'DIAH, 1512011181 (2019) KEWENANGAN DAN PROSEDUR PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN PRINGSEWU. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (12Kb) | Preview
[img] Text
SKRIPSI FULL.pdf
Restricted to Registered users only

Download (826Kb)
[img]
Preview
Text
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (827Kb) | Preview

Abstrak

Data administrasi kependudukan yang akurat sangat diperlukan baik guna melaksanakan rencana program pembangunan maupun demi tertibnya administrasi hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang, Bagaimanakah kewenangan dan prosedur pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kabupaten Pringsewu dan faktor penghambat pembuatan KTP Elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan data primer, data sekunder dan data tersier, dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kewenangan dan Prosedur Pembuatan KTPel di Kabupaten Pringsewu dalam hal kewenangan pembuatan KTP-el yaitu Direktorat Jenderal Administrasi Kependukan, kemudian wewenang didelegasikan kepada Pemeritah Kabupaten berwenang untuk mencetak KTP-el, Kecamatan berwenang untuk membuat/merekam dan Desa berwenang membuat surat pengantar. Dalam hal Prosedur Menurut Surat Keputusan Kepala Disdukcapil Kabupaten Pringsewu No 800/010/KPTS/D.09/2018 Tentang Penetapan Standar Oprasional Prosedur (SOP), meliputi prosedur dari bawah ke atas yaitu Desa, Kecamatan dan Disdukcpapil. Faktor internal meliputi dari sumber daya manusia, sistem online, sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Faktor eksternal meliputi kekurangan blangko, data duplicate record (data ganda), Proses sinkronisasi data sering bermasalah, kesadaran masyarakat yang kurang mengerti pentingnya KTP-el, masyarakat enggan melapor kepada Disdukcapil pristiwa perpindahan penduduk, kematian dan kelahiran. Kata Kunci : Kewenangan, Prosedur, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), Tertib Administrasi ABSTRACT Data administrasi kependudukan yang akurat sangat diperlukan baik guna melaksanakan rencana program pembangunan maupun demi tertibnya administrasi hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang, Bagaimanakah kewenangan dan prosedur pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kabupaten Pringsewu dan faktor penghambat pembuatan KTP Elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan data primer, data sekunder dan data tersier, dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kewenangan dan Prosedur Pembuatan KTPel di Kabupaten Pringsewu dalam hal kewenangan pembuatan KTP-el yaitu Direktorat Jenderal Administrasi Kependukan, kemudian wewenang didelegasikan kepada Pemeritah Kabupaten berwenang untuk mencetak KTP-el, Kecamatan berwenang untuk membuat/merekam dan Desa berwenang membuat surat pengantar. Dalam hal Prosedur Menurut Surat Keputusan Kepala Disdukcapil Kabupaten Pringsewu No 800/010/KPTS/D.09/2018 Tentang Penetapan Standar Oprasional Prosedur (SOP), meliputi prosedur dari bawah ke atas yaitu Desa, Kecamatan dan Disdukcpapil. Faktor internal meliputi dari sumber daya manusia, sistem online, sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Faktor eksternal meliputi kekurangan blangko, data duplicate record (data ganda), Proses sinkronisasi data sering bermasalah, kesadaran masyarakat yang kurang mengerti pentingnya KTP-el, masyarakat enggan melapor kepada Disdukcapil pristiwa perpindahan penduduk, kematian dan kelahiran. Kata Kunci : Kewenangan, Prosedur, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), Tertib Administrasi

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: J Political Science > JS Local government Municipal government
Hukum
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User: 188217000 . Digilib
Date Deposited: 20 Mar 2019 07:59
Last Modified: 20 Mar 2019 07:59
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/56235

Actions (login required)

View Item View Item