KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGADILI SENGKETA PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN PESISIR BARAT

AFIFAH SYAKIRA, 1412011016 (2019) KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGADILI SENGKETA PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN PESISIR BARAT. FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (99Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2367Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2094Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Partai politik memiliki hak penuh terhadap setiap anggota DPRD terpilih yang telah dicalonkannya dalam pemilihan umum, salah satu diantaranya adalah mengusulkan pergantian antarwaktu serta mengusulkan pemberhentian antarwaktu anggotanya di DPRD yang akan diakhiri dengan penerbitan surat keputusan Gubernur. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat ? dan bagaimanakah pelaksanaan pembuktian pada Pengadilan Tata Usaaha Negara dalam sengketa pergantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat ?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi lapangan, dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Data diperoleh dengan cara wawancara menggunakan pedoman tertulis terhadap narasumber yang telah ditentukan. Penelitian dilakukan pada tahun 2018. Hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat didasarkan pada ketentuan Pasal 47 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986, dalam hal ini hanya terbatas pada terbitnya objek sengketa berupa Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/196/B.01/HK/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 atas nama Heri Gunawan dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/197/B.01/HK/2018 tanggal 13 Februari 2018 tetang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 atas nama Supardi Rudianto. Pelaksanaan pembuktian pada Pengadilan Tata Usaaha Negara dalam sengketa pergantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat diatur dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pembuktian dilakukan dengan mengacu pada alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di pengadilan guna mencari dan menemukan fakta persidangan yang dapat memberikan keyakinan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan atas gugatan yang diajukan oleh penggugat. Kata Kunci : Kewenangan, Pengadilan Tata Usaha Negara, Sengketa Penggantian Antarwaktu Political parties have full rights to all elected DPRD members who have been nominated in general elections, one of which is to propose intertemporal changes and propose termination of their members' time in the DPRD which will end with the issuance of a Governor's decree. The problem in this study is how is the authority to try the State Administrative Court in the interim replacement dispute of members of the West Coast Regency DPRD? and how is the implementation of proof at the State Administrative Court in the dispute over the interim replacement of members of the West Coast Regency DPRD? This study uses a normative juridical approach and empirical jurisdiction that uses primary data and secondary data. Primary data is obtained through field studies, and secondary data is obtained through literature. Data is obtained by means of interviews using written guidelines for specified sources. The study was conducted in 2018. The results of the research and discussion concluded that the authority to try the State Administrative Court in the interim replacement dispute of the members of the West Coast Regency DPRD was based on the provisions of Article 47 of Law Number 5 Year 1986, in this case only limited to the issuance of dispute objects in the Lampung Governor's Decree Number: G /196/B.01/HK/2018 dated February 13, 2018 concerning the Inauguration of the Dismissal of West Coast Regency DPRD Members in the Year 2014-2019 on behalf of Heri Gunawan and Lampung Governor's Decree Number: G / 197 / B.01 / HK / 2018 dated February 13, 2018 regarding the Inauguration of the Appointment of Interim Replacement Members of the West Coast Regency DPRD Membership Period 2014-2019 on behalf of Supardi Rudianto. The verification of the State Administrative Court in the dispute over the interim replacement of members of the West Coast Regency DPRD is stipulated in Article 100 up to Article 107 of Law Number 5 of 1986 Proof of this is done by referring to evidence presented by parties in the court to seek and find the facts of the trial that can provide confidence for the judge to decide on the lawsuit filed by the plaintiff. Keywords: Authority, State Administrative Court, Intertemporal Replacement Disputes

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	UPT . Neti Yuliawati
Date Deposited:	29 Mar 2022 02:45
Terakhir diubah:	29 Mar 2022 02:45
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/56298

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir