PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI DI KOTA BANDAR LAMPUNG

AFRIALDI, 1542011061 (2019) PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI DI KOTA BANDAR LAMPUNG. FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (87Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1245Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1244Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Peralihan hak atas tanah melalui jual-beli tidak serta merta mengalihkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari penjual ke pembeli. Dalam hal ini, menjadi kesulitan tersendiri bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk melakukan penagihan atau pemungutan pajak. Permasalahannya adalah bagaimana penyelenggaraan tertib admistrasi PBB-P2 dalam peralihan hak atas tanah melalui jual-beli dan bagaimana koordinasi antara Kantor Pertanahan dengan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder, data dianalisis dengan metode yuridis kualitatif Hasil penelitian bahwa penyelenggaraan tertib administrasi PBB-P2 dalam peralihan hak atas tanah oleh BPPRD Kota Bandar Lampung dilakukan dengan memanfaatkan data Wajib Pajak yang berupa bukti pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) melalui Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP), sehingga berdasarkan data pembayaran BPHTB tersebut mutasi subjek/objek pajak PBB-P2 dapat beralih secara otomatis, kecuali yang peralihan hak atas tanah dilakukan sebelum tahun 2017. Penyerahan SPPT PBB-P2 baru akan diserahkan pada tahun berikutnya kepada Wajib Pajak. Koordinasi antara Kantor Pertanahan dengan BPPRD Kota Bandar Lampung terhadap peralihan hak atas tanah melalui jual-beli dilakukan dalam bentuk pertukaran data melalui web service berbasis respresentaional state transfer javascript objek notation (REST JSON) berdasarkan Perjanjian Kerjasama (MoU). Saran penelitian ini adalah BPPRD Kota Bandar Lampung perlu melakukan optimalisasi pendataan subjek/objek pajak PBB-P2. BPPRD pelru memberi himbauan kepada masyarakat, bagi Wajib Pajak yang belum melakukan mutasi subjek/objek pajak PBB-P2. Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Peralihan Hak atas Tanah, Jual-Beli The transfer of land rights through land trading does not necessarily divert the Land and Building Tax (SPPT) on Rural and Urban Taxes (PBB-P2) from the seller to the buyer. In this case, it is difficult for the city Government of Bandar Lampung to bill or collect taxes. The problems are formulated as how is the implementation of the orderly administration of PBB-P2 in the transfer of land rights through land trading and how is the coordination between the Land Office and the Regional Tax and Retribution Management Agency (BPPRD) of Bandar Lampung City. This research applied empirical juridical approach. The data sources were collected from primary and secondary data, the data were then analyzed using qualitative juridical method. The results of the research showed that the orderly administration of PBB-P2 in the transfer of land rights by BPPRD of Bandar Lampung was carried out by utilizing taxpayer database in the form of proof of payment for land and or building acquisition fees (BPHTB) through the Tax Object Information Management System (SISMIOP). Therefore, based on the BPHTB payment data, the transfer of the PBB-P2 subject/object of tax can be switched automatically, except for the transfer of land rights before the year of 2017. The submission of the PBB-P2 SPPT will only be submitted to the taxpayers in the following year. The coordination between the Land Office and the BPPRD of Bandar Lampung on the transfer of land rights through land trading was carried out in the form of data exchange through the web-based service called Representational State Transfer Javascript Object Notation (REST JSON) and the Cooperation Agreement (MoU). It is suggested that BPPRD of Bandar Lampung needs to optimize the data collection on the subject/object of PBB-P2 tax. BPPRD needs to appeal the public, for those taxpayers who have not yet transferred the subject/object of PBB-P2 tax. Keywords: Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2), Transfer of Land Rights, Sale and Purchase

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	UPT . Neti Yuliawati
Date Deposited:	29 Mar 2022 02:45
Terakhir diubah:	29 Mar 2022 02:45
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/56304

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir