MEKANISME PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI LAMPUNG

DITA ANNISA RAMADHANTI, 1512011099 (2019) MEKANISME PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI LAMPUNG. FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (92Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1098Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1060Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pemerintah Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang selalu berusaha untuk mengoptimalkan pembangunan daerahnya, salah satu sektor pendapatan daerah untuk membangun daerah sendiri yaitu pemungutan terhadap Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor di provinsi Lampung serta Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan mekanisme pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor di provinsi Lampung? Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yaitu deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa mekanisme pelaksanaan pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang dimulai dengan wajib pungut mengisi SPTPD lalu melakukan pembayaran menggunakan SSPD yang dipersamakan ke kantor kas daerah melalui Bank Lampung. Faktor pendukung utama dalam hal pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor di provinsi Lampung adalah kebijakan prosedur pemungutan dan penerapan aplikasi online. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yaitu kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan, kurangnya keterbukaan terhadap pelaksanaan pemungutan PBBKB dan kurangnya kesadaran wajib pungut dalam melakukan pembayaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Saran dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi Lampung hendaknya lebih terbuka dalam hal pelaksanaan pemungutan PBBKB serta memberikan himbauan dan sosialisasi kepada wajib pajak yang dimaksudkan agar wajib pajak mengerti hak dan kewjibannya sebagai wajib pajak dengan mengumpulkan wajib pajak untuk keperluan sosialisasi melalu penyiaran radio maupun media sosial lainnya. Kata Kunci : Pemungutan, Pajak Bahan Bakar, Kendaraan Bermotor The Lampung Provincial Government is one of the provinces in Indonesia that always tries to optimize its regional development, one of the regional revenue sectors to develop their own area, namely collection of Motor Fuel Tax (PBBKB). it is necessary to conduct research with problems: How is the implementation mechanism of motor fuels tax collection in lampung province and what is the inhibiting and supporting factors of the implementation mechanism of motor fuels tax collection in lampung province. The problem approach in this study uses normative and empirical approaches. The data sources used are primary data and secondary data which are carried out by literature studies and field studies. Based on the results of this study indicate: mechanism of motor fuels tax collection starts with an individual fills the Regional Tax Notice (SPTPD) then make a payment using the Regional Tax Payment Slip (SSPD) which is equated to the regional cash office through Bank Lampung. The main supporting factor of motor fuels tax collection in lampung province is collecting procedure policy and and the implementation of online applications. The inhibiting factor of motor fuels tax collection in lampung province is lack of human resources in conducting supervision, lack of openness to the implementation of Motor Fuel Tax collection and lack of individual awareness in making Motor Fuel Tax payments. The suggestions in this study are: The Lampung Provincial Government should be more open in terms of implementing the Motor Fuel Tax collection and make a socialization to taxpayers intended for taxpayers to understand their rights and obligations as taxpayers by collecting taxpayers for the purposes of socialization through radio broadcasting and other social media. Keywords: Motor Fuels, Tax Collection.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	UPT . Neti Yuliawati
Date Deposited:	29 Mar 2022 03:02
Terakhir diubah:	29 Mar 2022 03:02
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/56359

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir