KEWENANGAN BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

BELLA SABRINA HADI, 1512011009 (2019) KEWENANGAN BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG. FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (106Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (3513Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (3384Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pengadaan barang/jasa dapat didefinisikan sebagai proses untuk mendapatkan barang/jasa mulai dari kegiatan perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan. Kewenangan dalam pengadaan barang/jasa diselenggarakan oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Kota Bandar Lampung. Permasalahan dari penelitian ini adalah Bagaimana kewenangan BLPBJ Kota Bandar Lampung? Apa sajakah faktor penghambat dan pendukung dalam melaksanakan kewenangannya di bidang pengadaan barang/jasa? Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Data pada penelitian ini diperoleh melalui kepustakaan dan hasil wawancara. Hasil Penelitian bahwa (1) Pemerintah Kota Bandar Lampung telah memiliki Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dengan nomenklatur “Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Bandar Lampung” memiliki kewenangan berupa merumuskan personil yang akan menduduki posisi di BLPBJ, menyeleksi pegawai PNS di Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk diposisikan dalam organisasi BLPBJ sebagai Kelompok Kerja pengadaan barang/jasa, juga merumuskan posisi organisasi, struktur organisasi, penganggaran BLPBJ. (2) BLPBJ Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan kewenangannya dibidang pengadaan barang/jasa memiliki tugas melaksanakan persiapan sampai pelaksanaan pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang dilaksanakan oleh PPK dan Pokja. (3) Faktor penghambat yang menjadi kendala UKPBJ BLPBJ Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan kewenangan adalah belum membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan, Pemilihan, sampai dengan Pengelolaan Kontrak. Kata Kunci : Kewenangan, Pengadaan, Barang/Jasa, Lelang. Procurement of goods/services can be defined as the process of obtaining goods/services ranging from planning to implementing activities. The authority in the procurement of goods/services is carried out by the Goods and Services Procurement Service Section (BLPBJ) of Bandar Lampung City. The question that’s being asked in this research is to understand the setting and implementation from BLPBJ in the city of Bandar Lampung. What are the inhibiting and supporting factors in carrying out their authority in the procurement of goods/service? This research uses a normative juridical approach that is supported by an empirical juridical approach. Data in this study were obtained through literature reviews and interviews. The results shows that (1) Government of Bandar Lampung City already has a Goods/Services Procurement Work Unit (UKPBJ) with the nomenclature "Bandar Lampung City Goods/Services Procurement Service" has the authority in the form of formulating personnel who will occupy positions in BLPBJ, selecting PNS employees in the Bandar Lampung City Government to be positioned in the BLPBJ organization as a Working Group for procurement of goods / services, also formulating organizational positions, organizational structure and budgeting for BLPBJ (2) In carrying out its authority in the field of procurement of goods/services BLPBJ of Bandar Lampung City has the task of carrying out preparations until the selection of providers of goods / services procurement within the Bandar Lampung City Government environment carried out by the Commitment Making Officials and Working Groups. (3) The inhibiting factor of the Bandar Lampung City BLPBJ in implementing their authority is because of inexistent Standard Operating Procedure (SOP ) for Planning, Selection, and Contract Management. Keywords: Authority, Procurement, Goods/Services, Auction.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	UPT . Neti Yuliawati
Date Deposited:	29 Mar 2022 03:00
Terakhir diubah:	29 Mar 2022 03:00
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/56378

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir