ANALISIS UPAYA PERLAWANAN TERHADAP PUTUSAN DISMISSAL DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG

Florensia Visca Giofando, 1512011061 (2019) ANALISIS UPAYA PERLAWANAN TERHADAP PUTUSAN DISMISSAL DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG. FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (58Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1650Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1388Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Rapat Permusyawaratan merupakan proses pemeriksaan lebih lanjut terhadap pokok gugatan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan untuk memutuskan Penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu bagaimanakahprosedur pemeriksaan pada rapat permusyawaratan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan bagaimanakah upaya perlawanan terhadap putusan dismissal di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung. Metode penelitian dalam penelitian ini mengunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normative.Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung. Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang ada maka dapat disimpulkan bahwa ; 1) Rapat permusyawaratan dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berpedoman pada pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan proses hukum acara yang dilakukan berpedoman pada Mahkamah Agung dalam SEMA No.2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan di Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. 2) Upaya perlawanan terhadap putusan dismissal dilakukan dengan berdasarkan pada Pasal 62 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 ditentukan bahwa perlawanan yang dimaksud diperiksa dan diputus dengan Acara Singkat. Saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya peraturan perundang-undangan tersebut harus diperbarui atau direvisi kembali sesuai dengan saat ini, agar untuk diatur secara terperinci dan jelas terhadap ketentuan hukum, sehinga dapat mengoptimalkan peran dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung sebagai lembaga kontrol iv yudisial (judicial control) terhadap Keputusan Pejabat atau Badan TUN dalam menjalankan pemerintahan demi terwujudnya kepastian dan keadilan bagi masyarakat. Kata Kunci : Pengadilan Tata Usaha Negara, Sengketa Tata Usaha Negara Rapat Permusyawaratan, Penetapan Dismissal, Upaya Perlawanan The Consultative Meetings is a process of further examination of the subject matter of the lawsuit made by the Chairman of the Bandar Lampung State Administrative Court to decide the Determination which is completed with considerations that the claim filed is declared not accepted or baseless, as be regulated in Article 62 of Regulation Number 5 of 1986 concerning State Administrative Court. The problem in writing this thesis is how is the inspection procedure at the deliberation meeting at the Bandar Lampung State Administrative Court and how is the effort to resist the dismissal decision at the Bandar Lampung State Administrative Court. The research method in this study uses two kinds of approaches, namely normative juridical and empirical juridicial. The data source were from primary dan secondary data which were collected through literature research and field research in Bandar Lampung Department of Manpower. The analysis of the data used descriptive qualitative method. Based on the results of research on existing problems, it can be concluded that;1) Consultative meetings are held at the Bandar Lampung State Administrative Court based on article 62 of Regulation Number 5 of 1986 concerning State Administrative Courts and the procedural law carried out is guided by the Supreme Court in SEMA No.2 of 1991 concerning Implementation Guidelines for Several Provisions in Regulations Number 5 of 1986. 2) The effort to resist the dismissal decision are carried out based on Article 62 paragraph (3), paragraph (4), paragraph (5), and paragraph (6) of Regulation Number 5 Year 1986 which stipulates that the resistance referred to is examined and decided with the Event Short. The suggestion in this study is that the legislation should be renewed or revised according to the present, so that it can be regulated in detail and clearly against the legal provisions, so that it can optimize the role of the Bandar Lampung State Administrative Court (judicial control) towards Decisions of Officials or State ii Administration in carrying out government for the realization of certainty and justice for the community. Keywords: State Administrative Court, State Administrative Disputes, Consultative Meeting, Dismissal Decision, Resistance Efforts

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	UPT . Neti Yuliawati
Date Deposited:	26 Mar 2022 12:38
Terakhir diubah:	26 Mar 2022 12:38
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/56417

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir