Lela Setianingsih, 1512011078 (2019) SANKSI ADMINISTRASI BAGI PELAKU PENCEMARAN AIR DI KOTA BANDAR LAMPUNG. FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (8Kb) | Preview |
|
|
File PDF
SKRIPSI FULL.pdf Download (871Kb) | Preview |
|
|
File PDF
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (872Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Masalah pencemaran air sudah sering terjadi, terutama di daerah yang banyak didirikan perusahaan. Dalam mengatasi pencemaran air sangat diperlukan penerapan sanksi administrasi bagi pelaku pencemaran. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah penerapan sanksi administrasi bagi pelaku pencemaran air di Kota Bandar Lampung dan (2) apakah faktor penghambat dalam penerapan sanksi administrasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan masalah secara normatif dan empiris. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) penerapan sanksi administrasi bagi pelaku pencemaran air di Kota Bandar Lampung dinilai masih lemah. Selama ini sanksi administrasi yang pernah diberikan hanya berupa teguran tertulis saja, padahal masih banyak sanksi administrasi lain yang lebih tegas dan berat yang bisa diterapkan berdasarkan UUPPLH seperti paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. (2) faktor penghambatnya adalah kurangnyasumber daya manusia yang memiliki keahlian dibeberapa bidang misalnya di bidang hukum, kurangnya sarana atau fasilitas yang menunjang seperti peralatan laboraturium, kurangnya kesadaran akan pengelolaan lingkungan hidup dan fungsi lingkungan dari pihak perusahaan, serta dalam hal pemantauan dan pengelolaan perusahaan tidak melakukannya dengan The problem of water pollution has often happened, especially in areas where many companies have been established. For dealing with water polution, it is necessary to apply administrative sanctions for the polluter. The problems of this research are (1) How is the implementation of administrative sanctions for the polluter in Bandar Lampung City (2) what are the inhibiting factors in the implementation of administrative sanctions. The research method used in this study is a problem approach that is normative and empirical. Data sources used are primary and secondary data. Data collection through library studies and field research, then analyzed qualitatively. The results of the study show that (1) the implementation of administrative sanctions for perpetrators of water pollution in the city of Bandar Lampung is considered weak. All this time the administrative sanctions that have been given are only in the form of written warnings, even though there are still many more strict and severe administrative sanctions that can be applied based on UUPPLH such as government coercion, freezing of environmental permits, and revocation of environmental permits. (2) the inhibiting factors are the lack of human resources who have expertise in several fields, for example in the field of law, lack of facilities or amenities which support such as laboratory equipment, lack of awareness of environmental management and environmental functions of the company, along with the lack of monitoring and management of the company. Keywords: Administrative Sanction, Water Pollution
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
| Pengguna Deposit: | UPT . Neti Yuliawati |
| Date Deposited: | 30 Mar 2022 02:10 |
| Terakhir diubah: | 30 Mar 2022 02:10 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/56505 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
