EVALUASI FORMULASI KEBIJAKAN ANALISIS JABATAN (Studi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2017)

JANJANG PRIO UTOMO , 1426061006 (2019) EVALUASI FORMULASI KEBIJAKAN ANALISIS JABATAN (Studi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2017). Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
Text
ABSTRAK-ABSTRACT.pdf

Download (13Kb) | Preview
[img] Text
TESIS FULL.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1647Kb)
[img]
Preview
Text
TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (1648Kb) | Preview

Abstrak

Pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, temasuk aspek sosial, ekonomi, politik dan kultural dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negaranya. Pendidikan memegang peran sentral dalam pembangunan bangsa dan negara karena dari sanalah kecerdasan dan kemampuan bahkan watak bangsa di masa yang akan datang banyak ditentukan oleh pendidikan. Pendidikan mengandung pengertian sebagai suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara makro telah mengupayakan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik tahun 2025. Salah satu yang dilakukan yaitu program penataan sistem. Program penataan sistem ini adalah jembatan untuk merubah pola pikir, budaya dan nilai-nilai organisasi. Program penataan sistem sebagaimana yang diagendakan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dilakukan dengan adanya Kegiatan Analisis Jabatan. Analisis jabatan diharapkan memiliki keluaran berupa uraian jabatan yang selanjutnya dimanfaatkan dalam penyusunan analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan, evaluasi jabatan dalam rangka pemeringkatan jabatan dan bermuara pada remunerasi. Hanya dengan batasan yang jelas, maka memungkinkan bagi seseorang mengembangkan profesionalisme. Para pegawai diharap mampu meraih kinerja yang baik dengan melalui pemahaman analisis jabatan. Jika para pegawai dapat mencapai profesionalisme yang diharapkan maka pegawai dapat mencapai kinerja yang baik dan bekerja secara efisien. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung telah beberapa kali melaksanakan kegiatan analisis jabatan. Setidaknya telah tiga kali dilaksanakan penyusunan analisis jabatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung selama kurun waktu tahun 2011 dan tahun 2017. Namun demikian, dipandang analisis jabatan yang dilakukan belum mampu meberikan manfaat secara baik. Oleh karena itu, analisis jabatan sebagai suatu kebijakan dinilai perlu dievaluasi dalam aspek formulasi kebijakannya guna menilai manfaat dan mengetahui sebab-sebab keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan guna merekomendasikan peningkatan atau pernyempunaan kebijakan dimasa mendatang. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Analisis Jabatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung pada dasarnya merupakan kebijakan yang berhasil dinilai dari aspek formulasi kebijakannya. Adapun rekomendasi dari evaluasi formulasi kebijakan ini yaitu Mendorong adanya dasar hukum penyusunan analisis jabatan bagi pelaksana / jabatan fungsional umum untuk lebih dipertajam dalam pengaturan satuan hasil guna meminimalisis pengaburan penafsiran pada tingkat satuan kerja di daerah; Mendorong peningkatan kapasitas pegawai dalam aspek analisis jabatan melalui Pendidikan dan Latiah serta workshop; Mendorong munculnya Nomenklatur Analisis Jabatan dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya meningkatkan kualitas penyusunan dan implementasi kebijakan Analisis Jabatan di Provinsi Lampung. ABSTRACT Development is a continuous process that covers all aspects of people's lives, including social, economic, political and cultural aspects with the main goal of improving the welfare of the nation and its country. Education plays a central role in the development of the nation and state because from there the intelligence and capabilities of even the nation's character in the future are largely determined by education. Education implies as a conscious and planned effort to create a learning atmosphere and learning process so that students actively develop their potential to have religious spiritual strength, self-control, personality, intelligence, noble character, and skills needed by themselves, society, nation and country. The government through the Ministry of Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform on a macro level has sought programs and activities in order to realize good governance in 2025. One of them is the system structuring program. This system structuring program is a bridge to change the mindset, culture and values of the organization. The system structuring program as scheduled by the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform is carried out by the Job Analysis Activity. Job analysis is expected to have an output in the form of a job description which is then used in the preparation of workload analysis, job competency standards, job evaluation in order to rank positions and lead to remuneration. Only with clear limits, it is possible for someone to develop professionalism. Employees are expected to be able to achieve good performance through understanding job analysis. If employees can achieve the expected professionalism, employees can achieve good performance and work efficiently. The Lampung Province Education and Culture Office has carried out several job analysis activities several times. At least three times the formulation of Job Analysis has been carried out at the Lampung Province Education and Culture Office during the period of 2011 and 2017. However, it is seen that the analysis of the positions carried out has not been able to provide benefits well. Therefore, job analysis as a policy is considered to need to be evaluated in aspects of its policy formulation in order to assess the benefits and know the causes of success or failure of a policy in order to recommend an increase or use of policies in the future. The results in this study indicate that the Job Analysis of the Lampung Province Education and Culture Office is basically a policy that is successfully assessed from the aspect of policy formulation. The recommendations from the evaluation of this policy formulation are To encourage the existence of a legal basis for the formulation of job analysis for executors / general functional positions to be more sharpened in setting the results unit to minimize the blurring of interpretation at the work unit level in the region; Encouraging staff capacity building in job analysis aspects through Education and Training and workshops; Encourage the emergence of Job Analysis Nomenclature within the Lampung Provincial Government in an effort to improve the quality of the formulation and implementation of the Job Analysis policy in the Lampung Provincial Government.

Tipe Karya Ilmiah: Tesis (Masters)
Subyek: J Political Science > JS Local government Municipal government
L Education > L Education (General) = Pendidikan
Program Studi: Fakultas ISIP > Prodi Magister Ilmu Administrasi
Depositing User: 188120558 . Digilib
Date Deposited: 06 May 2019 01:57
Last Modified: 06 May 2019 01:57
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/56519

Actions (login required)

View Item View Item