KEWENANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

M. BOBBY PRATAMA, 1212011175 (2019) KEWENANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN. FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (13Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2662Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2222Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Peningkatan sistem transportasi memerlukan penanganan yang menyeluruh, mengingat bahwa transportasi timbul karena adanya perpindahan manusia dan barang. Meningkatnya perpindahan tersebut dituntut penyediaan fasilitas penunjang laju perpindahan manusia dan barang yang memenuhi ketentuan keselamatan bagi pejalan kaki dimana pejalan kaki merupakan salah satu komponen lalu lintas yang sangat penting terutama di perkotaan. Keberadaan pejalan kaki ini biasanya terkonsentrasi pada fasilitas umum seperti terminal, pusat pertokoan, pusat pendidikan serta tempat-tempat fasilitas umum lainnya. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung dalam pemeliharaan jalan dan jembatan dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung dalam pemeliharaan jalan dan jembatan. Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian dengan melihat, bertanya dan mendengar dari pihak-pihak yang terkait. Sumber data yang di dapat dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa permasalahan paling mendasar terhadap kebijakan pembiayaan pemeliharaan jalan di kota Bandar Lampung adalah mengenai penentuan prioritas pemeliharaan ruas jalan yang diusulkan. Dalam penentuan prioritas pemeliharaan ruas jalan teridentifikasi adanya campur tangan yang kuat dari pihak legislatif dalam penentuan hasil akhir program penanganan. Faktor penghambat kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung dalam pemeliharaan jalan dan jembatan adalah kurangnya jumlah SDM yang bertanggungjawab dalam dalam pemeliharaan jalan dan jembatan yang ada di Kota Bandar Lampung serta terbatasnya anggran yang disediakan dalam pemeliharaan jalan dan jembatan serta kurang koordinasinya antar bidang yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung dalam upaya pemeliharaan jalan dan jembatan. Kata Kunci: Kewenangan, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Improving the transportation system requires comprehensive handling, bearing remind that transportation arises because of the movement of people and goods. The increased movement is demanded to provide facilities to support the rate of movement of people and goods that meet the safety requirements for pedestrians, where pedestrians are one of the most important components of traffic, especially in urban areas. The existence of pedestrians is usually concentrated in public facilities such as terminals, shopping centers, education centers and other public facilities. The purpose of this study was to determine and analyze the authority of the Bandar Lampung City Public Works Department in road and bridge maintenance and to identify and analyze the inhibiting factors of the Bandar Lampung City Public Works Department authority in road and bridge maintenance. The juridical empirical approach to the problem is to conduct research directly at the research location by seeing, asking and hearing from the parties concerned, source of data obtained by using primary data and secondary data. Data collection procedures are carried out by means of literature study and field research. Data analysis in this study uses qualitative analysis. The results of research and discussion show that the most fundamental problem with road maintenance financing policies in the city of Bandar Lampung is regarding the determination of priority for the maintenance of the proposed road section. In determining the priority of maintaining road sections, it was identified that there was a strong interference from the legislature in determining the final results of the handling program. The inhibiting factor of the authority of the Bandar Lampung City Public Works Office in the maintenance of roads and bridges is the lack of human resources responsible for maintaining roads and bridges in Bandar Lampung City and the limited budget provided for road and bridge maintenance as well as the lack of coordination between the fields in Bandar Lampung City Public Works Office in the effort to maintain roads and bridges. Keywords: Authority, Bandar Lampung City Public Works Office, Road and Bridge Maintenance

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	UPT . Neti Yuliawati
Date Deposited:	30 Mar 2022 05:00
Terakhir diubah:	30 Mar 2022 05:00
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/56535

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir