PENGAWASAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROVINSI OLEH DINAS TENAGA KERJA PROVINSI LAMPUNG

MESYITHATUL UMAMAH , 1512011093 (2019) PENGAWASAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROVINSI OLEH DINAS TENAGA KERJA PROVINSI LAMPUNG. FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (11Kb) | Preview
[img] Text
SKRIPSI FULL.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1159Kb)
[img]
Preview
Text
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (1160Kb) | Preview

Abstrak

Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Pasal 45 menyatakan Upah minimum Provinsi dihitung berdasarkan formula perhitungan upah minimum. Gubernur rmenetapkan Upah Minimum Provinsi sebesar Rp. 2.074.673.37 dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi pada hasil peninjauan kebutuhan hidup layak yang ditetapkan oleh Menteri.Wilayah Provinsi Lampung memiliki 14 kabupaten yang dimana pelaksanaan UMP sudah diterapkan di lima kabupaten pada tahun 2018. Kabupaten yang melaksanakan UMP yaitu, Kabupaten Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, dan Lampung Timur. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1) BagaimanakahPengawasan Pelasakanaan UMP oleh Disnakertrans Provinsi Lampung?, dan (2) Apa saja kendala-kendala yang di hadapi Pengawasan Pelasakanaan UMP oleh Disnakertrans Provinsi Lampung?. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Pendekatan YuridisEmpiris dan Normatif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Data sekunder adalah data yang bersumber dari studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis,(1) Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi oleh Disnaker Provinsi Lampungdilakukan dengan cara:Pembinaan, Pemeriksaan(Pemeriksaan Pertama, berkala, khusus, dan ulang),Pengujian (meliputi: Norma Kerja dan Norma K3), Penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan.(2) Kendala faktor penghambat dalam Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung yaitu: Jumlah Pegawai Pengawas Tidak Seimbang, Anggaran Yang Diberikan Terbatas, Sarana Prasarana Yang Diberikan Terbatas,Jarak Tempat Masing-Masing Perusahaan Jauh. Kata Kunci: Pengawasan, Upah Minimum Provinsi, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung. ABSTRACT Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Pasal 45 menyatakan Upah minimum Provinsi dihitung berdasarkan formula perhitungan upah minimum. Gubernur rmenetapkan Upah Minimum Provinsi sebesar Rp. 2.074.673.37 dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi pada hasil peninjauan kebutuhan hidup layak yang ditetapkan oleh Menteri.Wilayah Provinsi Lampung memiliki 14 kabupaten yang dimana pelaksanaan UMP sudah diterapkan di lima kabupaten pada tahun 2018. Kabupaten yang melaksanakan UMP yaitu, Kabupaten Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, dan Lampung Timur. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1) BagaimanakahPengawasan Pelasakanaan UMP oleh Disnakertrans Provinsi Lampung?, dan (2) Apa saja kendala-kendala yang di hadapi Pengawasan Pelasakanaan UMP oleh Disnakertrans Provinsi Lampung?. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Pendekatan YuridisEmpiris dan Normatif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Data sekunder adalah data yang bersumber dari studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis,(1) Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi oleh Disnaker Provinsi Lampungdilakukan dengan cara:Pembinaan, Pemeriksaan(Pemeriksaan Pertama, berkala, khusus, dan ulang),Pengujian (meliputi: Norma Kerja dan Norma K3), Penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan.(2) Kendala faktor penghambat dalam Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung yaitu: Jumlah Pegawai Pengawas Tidak Seimbang, Anggaran Yang Diberikan Terbatas, Sarana Prasarana Yang Diberikan Terbatas,Jarak Tempat Masing-Masing Perusahaan Jauh. Kata Kunci: Pengawasan, Upah Minimum Provinsi, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung. ABSTRACT

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: H Ilmu Sosial = Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
J Political Science > JS Local government Municipal government
Hukum
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User: 188894835 . Digilib
Date Deposited: 13 May 2019 03:54
Last Modified: 13 May 2019 03:54
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/56585

Actions (login required)

View Item View Item