PENGAWASAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROVINSI OLEH DINAS TENAGA KERJA PROVINSI LAMPUNG

Mesyithatul Umamah, 1512011093 (2019) PENGAWASAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROVINSI OLEH DINAS TENAGA KERJA PROVINSI LAMPUNG. FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
FIle PDF
ABSTRAK.pdf

Download (11Kb) | Preview
[img]
Preview
FIle PDF
SKRIPSI FULL.pdf

Download (1159Kb) | Preview
[img]
Preview
FIle PDF
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (1160Kb) | Preview

Abstrak

Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Pasal 45 menyatakan Upah minimum Provinsi dihitung berdasarkan formula perhitungan upah minimum. Gubernur rmenetapkan Upah Minimum Provinsi sebesar Rp. 2.074.673.37 dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi pada hasil peninjauan kebutuhan hidup layak yang ditetapkan oleh Menteri.Wilayah Provinsi Lampung memiliki 14 kabupaten yang dimana pelaksanaan UMP sudah diterapkan di lima kabupaten pada tahun 2018. Kabupaten yang melaksanakan UMP yaitu, Kabupaten Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, dan Lampung Timur. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1) BagaimanakahPengawasan Pelasakanaan UMP oleh Disnakertrans Provinsi Lampung?, dan (2) Apa saja kendala-kendala yang di hadapi Pengawasan Pelasakanaan UMP oleh Disnakertrans Provinsi Lampung?. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Pendekatan YuridisEmpiris dan Normatif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Data sekunder adalah data yang bersumber dari studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis,(1) Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi oleh Disnaker Provinsi Lampungdilakukan dengan cara:Pembinaan, Pemeriksaan(Pemeriksaan Pertama, berkala, khusus, dan ulang),Pengujian (meliputi: Norma Kerja dan Norma K3), Penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan.(2) Kendala faktor penghambat dalam Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung yaitu: Jumlah Pegawai Pengawas Tidak Seimbang, Anggaran Yang Diberikan Terbatas, Sarana Prasarana Yang Diberikan Terbatas,Jarak Tempat Masing-Masing Perusahaan Jauh. Kata Kunci: Pengawasan, Upah Minimum Provinsi, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung. Based on Government Regulation Number 78 of 2015 concerning Wages, Article 45 states that the Provincial Minimum Wage is calculated based on the formula for calculating minimum wages. The Governor sets the Provincial Minimum Wage of Rp. 2,074,673.37 by taking into account the recommendations of the Provincial Wages Council on the results of a review of decent living needs set by the Minister. The Lampung Province has 14 districts where UMP implementation has been implemented in five districts in 2018. Districts that implement UMP are Pesawaran Regency, West Coast , Pringsewu, Tanggamus, and East Lampung. The formulation of the problem in this thesis is (1) What is the UMP Implementation Monitoring by the Lampung Province Disnakertrans ?, and (2) What are the constraints faced by the UMP Implementation Monitoring by the Lampung Provincial Disnakertrans ?. The research method used by the author in this study is Juridical Empirical and Normative Approach. The data needed in this study are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the location of the study in the form of information relating to the problem. Secondary data is data sourced from library studies. Based on the results of research and discussion conducted by the author, (1) Supervision of Provincial Minimum Wage Implementation by Lampung Provincial Manpower Office is carried out by: Guidance, Examination (First, periodic, special, and re-examination), Testing (including: Work Norm and K3 Norm) , Investigation of labor crimes. (2) Obstacles in the Provincial Minimum Wage Supervision by the Lampung Provincial Manpower Office, namely: Number of Unbalanced Supervisory Officers, Limited Grants, Limited Infrastructures Provided, Distances of Places of Distant Companies . Keywords: Supervision, Provincial Minimum Wages, Lampung Province Manpower Office.

Jenis Karya Akhir: Skripsi
Subyek: 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit: UPT . Neti Yuliawati
Date Deposited: 30 Mar 2022 06:19
Terakhir diubah: 30 Mar 2022 06:19
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/56843

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir Lihat Karya Akhir