NADYA AYU SHANDRA SASQIA PUTRI, 1512011017 (2019) PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG INTEN KECAMATAN PURBOLINGGO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DALAM PENGGUNAAN DANA DESA. FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (7Kb) | Preview |
|
|
File PDF
SKRIPSI FULL.pdf Download (747Kb) | Preview |
|
|
File PDF
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (748Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadikan desa lebih mandiri terutama dalam bidang pengelolaan keuangan desa. Salah satu perangkat desa adalah Badan Permusyawaratan Desa. Salah satu tugas BPD adalah melakukan pengawasan . Bergulirnya dana desa yang sangat besar membuat BPD lebih berkewajiban untuk melakukan pengawasan . Dalam pelaksanaannya dana desa tersebut kurang optimal digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan fakta di lapangan terdapat pembangunan yang belum terlaksana seperti pembangunan jalan desa, pembuatan pos ronda dan lain-lain. Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah pengawasan BPD Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur dalam Penggunaan Dana Desa dan (2) apakah faktor-faktor penghambat BPD dalam melaksanakan pengawasan penggunaan dana desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Pengawasan yang dilakukan oleh BPD yaitu pengawasan preventif dengan cara BPD mengadakan rapat dan turun langsung ke desa setelah terbentuknya RPDes , BPD Tanjung Inten juga melakukan pengawasan represif dengan rapat evaluasi per enam bulan sekali. (2) faktor penghambatnya terdapat 2 (dua) faktor Internal yaitu kurangnya faktor pendukung dari sesama anggota BPD dan Eksternal yaitu pola hubungan kerja sama antara BPD dengan Pemerintah Desa yang berbeda. Kata Kunci: Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa, Dana Desa
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
| Pengguna Deposit: | UPT . Neti Yuliawati |
| Date Deposited: | 30 Mar 2022 06:19 |
| Terakhir diubah: | 30 Mar 2022 06:19 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/56850 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
