TINJAUAN NORMATIF TERHADAP POTENSI PENGENAAN PAJAK TRANSAKSI ELEKTRONIK

NANDA AJI NUGRAHA, 1412011304 (2019) TINJAUAN NORMATIF TERHADAP POTENSI PENGENAAN PAJAK TRANSAKSI ELEKTRONIK. FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (34Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1580Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1186Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Transaksi elektronik merupakan salah satu potensi di bidang perpajakan sehingga Direktorat Jenderal Pajak memberlakukan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E- Commerce sebagai kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan negara atas Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) terhadap transaksi e- commerce. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pengaturan mengenai potensi pengenaan pajak transaksi elektronik? (2) Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pengenaan pajak transaksi elektronik? Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris. Jenis data terdiri dari data sekunder dan data primer yang dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan mengenai potensi pengenaan pajak transaksi elektronik meliputi Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai terdapat di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E- Commerce dan SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi E-Commerce, dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, terdiri dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atas transaksi E-Commerce, yang meliputi pajak atas proses bisnis jasa penyediaan tempat dan/atau waktu, pajak atas proses bisnis penjualan barang dan/atau jasa, pajak atas proses bisnis penyetoran hasil penjualan kepada online marketplace merchant oleh penyelenggara online marketplace dan pajak atas online retail. (2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pengenaan pajak transaksi elektronik adalah rendahnya kesadaran pelaku usaha online selaku wajib pajak, belum optimalnya database pelaku usaha online dan lemahnya penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak atas transaksi E-Commerce dan pelaku usaha online yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dan identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Sosialisasi kepada pelaku usaha online tentang pentingnya membayar pajak atas transaksi E-Commerce perlu dioptimalkan dengan cara lebih giat dalam penyuluhan, kegiatan seminar, maupun penataran baik menggunakan media massa dan media elektronik. (2) Upaya pendataan terhadap pelaku usaha online perlu ditingkatkan sehingga potensi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai dari transaksi E-Commerce akan dapat dioptimalkan dan dialokasikan untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kata Kunci: Potensi Pengenaan Pajak, Transaksi Elektronik Elektronic transaction is one of potention on tax activity than Directorate General of Taxation issued Circular of the Director General of Tax No. SE-62 / PJ / 2013 on the Affirmation of Conditions of Taxation On Transactions E-Commerce as a policy to optimize income tax and value added tax on e-commerce transactions. The research problem: (1) How is the regulation of potention of depositing on elektronic transaction tax. (2) What are the factors inhibiting the potention of depositing on elektronic transaction tax? The approach used is a matter of law normative. This type of data consists of secondary data and primary data collected through interviews and documentation analysis of data using descriptive qualitative analysis. The results showed: (1) The regulation of potention of depositing on elektronic transaction tax is set in the Circular of the Director General of Tax No. SE-62 / PJ / 2013 on the Affirmation of Conditions of Taxation On Transactions E-Commerce and and Mail Circular SE-06 / PJ / 2015 about cuts and or Withholding Income Tax on Transactions E-Commerce by referring to Law No. 36 Year 2008 on Income Tax and Government Regulation No. 1 Year 2012 on Value Added Tax on Goods and Services and Sales Tax on luxury goods, consisting of income tax and value added tax on transactions E-Commerce, which includes taxes on business process services providing a space and / or time, tax on business process of selling goods and / or services, the tax on business process of depositing the proceeds to the online marketplace by the organizers merchant online marketplace and taxes on online retail. (2) inhibiting factor of potention of depositing on elektronic transaction tax is the low awareness collection of online businesses as the taxpayer, not optimal database online businesses, weak enforcement of laws against the taxpayer as well as online businesses that do not have a Tax Identification Number in fullfilling the rights and duties of taxation. Nanda Aji Nugraha Suggestions in this research are: (1) Socialization to online businesses about the importance of paying taxes on E-Commerce transactions needs to be optimized by more active ways in counseling, seminar activities, and upgrading using both mass media and electronic media. (2) Efforts to collect data on online businesses need to be increased so that the potential for income tax and value added tax from E- Commerce transactions will be optimized and allocated for the benefit of development and services to the community. Keywords; Regulation of Depositing Potention, Elektronic Transaction

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	UPT . Neti Yuliawati
Date Deposited:	30 Mar 2022 06:20
Terakhir diubah:	30 Mar 2022 06:20
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/56858

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir