PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK DALAM SENGKETA PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTABUMI

RIZKA DEVINA, 1512011115 (2019) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK DALAM SENGKETA PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTABUMI. FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (12Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1608Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1538Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Dalam melaksanakan pembangunan nasional diperlukan biaya yang besar, salah satu pendapatan negara yang diperlukan untuk membiayai pembangunan adalah pajak. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal perpajakan tentu saja tidak terlepas dari suatu perselisihan dan perbedaan antara wajib pajak dengan pejabat pajak, hal ini lah yang dinamakan dengan sengketa pajak. Permasalahan dalam penelitian : 1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap wajib pajak dalam sengketa pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi? 2) Apa sajakah yang menjadi faktor terjadinya sengketa pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan normatif. Dalam melengkapi data sekunder dilakukan dengan membaca, mengutip, serta menganalisis peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, sedangkan untuk data primer dilakukan dengan wawancara kepada beberapa narasumber. Hasil penelitian menunjukkan 1) Perlindungan hukum terhadap wajib pajak di KPP Pratama Kotabumi di upayakan melalui keberatan dan banding. 2) Faktor terjadinya sengketa pajak yaitu adanya perbedaan metode perhitungan wajib pajak mengenai jumlah jumlah yang disetor pada Negara. Saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya KPP Pratama Kotabumi mengadakan sosialisasi dibidang perpajakan agar WP lebih mengerti dan menyadari betapa pentingnya membayar pajak. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Wajib Pajak , Sengketa Pajak In carrying out national development a large amount of cost is needed, one of the state revenues needed to finance development is tax. Based on the Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2007 concerning the Third Amendment to Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures. Taxes are mandatory contributions to the State owed by individuals or entities that are coercive based on the Law, with no direct compensation and are used for the State's purposes for the greatest prosperity of the people. In the case of taxation, of course, can not be separated from a dispute and the difference between taxpayers and tax officials, this is what is called a tax dispute. Problems in research: 1) What is the legal protection of taxpayers in tax disputes at the Kotabumi Primary Tax Service Office? 2) What are the factors causing tax disputes in the Kotabumi Primary Tax Service Office? This research uses an empirical and normative juridical approach. In completing secondary data, it is done by reading, quoting, and analyzing laws and regulations relating to research problems, while primary data is done by interviewing several sources. The results showed 1) Legal protection of taxpayers in Kotabumi KPP was attempted through objections and appeals. 2) Factors for the occurrence of tax disputes are differences in the method of calculating taxpayers regarding the amount deposited in the State. The suggestion in this research is that the KPP Pratama Kotabumi should hold a taxation socialization so that WPs understand and realize how important it is to pay taxes. Keywords: Legal Protection, Taxpayers, Tax Disputes

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	UPT . Neti Yuliawati
Date Deposited:	29 Mar 2022 00:14
Terakhir diubah:	29 Mar 2022 00:14
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/56936

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir