DEWI YULIANDARI AS, 1622011051 (2019) PERLINDUNGAN TENAGA KERJA TERHADAP KECELAKAAN KERJA DI BIDANG JASA KONSTRUKSI MELALUI BPJS KETENAGAKERJAAN DI KOTA PALEMBANG. Masters thesis, Universitas Lampung.
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (12Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2878Kb) |
|
|
File PDF
TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2080Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap hakhak pekerja dari berbagai macam risiko yang dihadapinya dalam melakukan pekerjaan. Pemberian perlindungan tenaga kerja juga merupakan suatu kewajban bagi perusahaan sebagaimana amanat dari peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Salah satu perusahaan yang mempekerjakan pekerja dalam jumlah yang banyak dan dengan risiko kecelakaan kerja yang cukup besar, sehingga wajib menjadi peserta jaminan sosial adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kontruksi. PT. Hutama Karya Infrastruktur sebagai perusahaan jasa konstruksi yang saat ini sedang membangun proyek jalan tol Palembang-Indralaya dan melibatkan ribuan pekerja, tentunya sangat membutuhkan perlindungan dari salah satu penyelenggara jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah Kontrak Kerja Konstruksi yang dilakukan antara PT Hutama Karya (Pesero) dengan PT Hutama Karya Infrastuktur telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi?Bagaimana pemberian perlindungan pekerja PT. Hutama Karya Infrastruktur terhadap kecelakaan kerja melalui program BPJS Ketenagakerjaan? Bagaimana penegakan hukum bagi perusahaan jasa konstruksi yang melakukan pelanggaran terkait kepesertaan dan ketentuan dari BPJS Ketengakerjaan? Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: kontrak kerja yang dilakukan antara PT. Hutama Karya (Persero) dan PT. Hutama Karya Infrasruktur telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pemberian perlindungan pekerja PT. Hutama Karya Infastruktur telah dilakukan pada tanggal 12 Januari 2016 di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palembang sebanyak 20.421 pekerja. Penegakan hukum bagi perusahaan yang melanggar dilakukan dengan cara pembentukan petugas Wasrik (Pengawas dan Pemeriksa) dan melakukan kerjasama dengan Kejaksaaan untuk menindaklanjuti perusahaan yang bermasalah tersebut. Saran penelitian, diharapkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang saat ini dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaa diharapkan mampu mengusahakan pemberian jaminan dengan kualitas yang lebih baik demi menanamkan kesadaran akan pentingnya jaminan sosial bagi tenaga kerja. Serta memberlakukan segala kebijakan dengan tegas sebagai suatu perwujudan proses kedisiplinan menuju penyelenggaraan layanan yang bersih dan teratur sehingga tujuan Indonesia untuk mensejahterakan rakyatnya dapat tercapai. Kata Kunci: Perlindungan, Kecelakaan Kerja, Jasa Konstruksi, BPJS Ketenagakerjaan Labor Social Security is a form of protection of workers' rights from various risks they face in their work. The provision of labor protection is also an obligation for the employer company as mandated by legislation in Indonesia. One type of company that employs a large number of workers and has a high risk of workplace accidents, mandatorily forcing it to become a social security participant is a company engaged in construction services. PT. Hutama Karya Infrastruktur as a construction service that is currently building the Palembang-Indralaya toll road project and involving thousands of workers, of course, is in dire need of protection from one of the social security providers in Indonesia, Employment BPJS. The problems in this research are Whether the construction contract that is carried out between PT Hutama Karya and PT Hutama Karya Infrastuktur is in accordance with the provisions of the Law on Construction Services, How to provide protection for workers of PT. Hutama Karya Infrastruktur against workplace accidents through the Employment BPJS program, and How law enforcement for construction service companies that commit violations related to participation and provisions of Employment BPJS is. The approach used in this study is empirical normative. The results of the study indicate that the employment contract between PT. Hutama Karya and PT. Hutama Karya Infrasruktur is in accordance with Article 47 Paragraph (1) of Law No. 2 of 2017 concerning Construction Services. The protection providement for workers at PT. Hutama Karya Infastruktur was conducted on January 12, 2016 at the Office of the Employment BPJS Branch in Palembang for as many as 20.421 workers. Law enforcement for violating companies is done by establishing a group of Supervisor and Examiner cooperating with the General Attorney to take actions following up the violating companies. It is expected that the Labor Social Security currently implemented by Employment BPJS will be able to provide better quality of guarantees to instill awareness of the importance of social security for workers, and enforce all policies firmly as an embodiment of disciplinary processes towards clean and regularly system, so that Indonesia's goals for the welfare of its people can be achieved. Keywords: Protection, Workplace Accidents, Construction Services, Employment BPJS
| Jenis Karya Akhir: | Tesis (Masters) |
|---|---|
| Subyek: | 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 344 Hukum ketenagakerjaan, buruh, sosial, pendidikan dan budaya |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Magister Hukum S2 |
| Pengguna Deposit: | UPT Anita Ekarini |
| Date Deposited: | 31 Mar 2022 18:53 |
| Terakhir diubah: | 31 Mar 2022 18:53 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/57123 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
