LEGALITAS PEROLEHAN DAN UPAYA HUKUM PENGUASAAN TANAH EKS. PT ARYA DWIPANTARA OLEH PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII

JHON IWAN KURNIAWAN, 1422011052 (2019) LEGALITAS PEROLEHAN DAN UPAYA HUKUM PENGUASAAN TANAH EKS. PT ARYA DWIPANTARA OLEH PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII. Masters thesis, Universitas Lampung.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (13Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1067Kb)
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1068Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Legalitas perolehan tanah sengketa eks. PT Arya Dwipantara oleh PT Perkebunan Nusantara VII telah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Alas hak kepemilikan tanah PT Perkebunan Nusantara VII di areal eks. PT Arya Dwipantara seharusnya dapat dijadikan sebagai dasar penegakan hukum atas permasalahan-permasalahan tanah yang terjadi di lahan tersebut sekaligus upaya penguasaan keseluruhan tanah yang telah dibeli atas dasar lelang, namun masih banyak masyarakat mengklaim tanah tersebut yang mengakibatkan konflik antara masyarakat dan pihak perkebunan terus berlangsung. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Legalitas Perolehan dan Upaya Hukum Penguasaan Tanah eks.PT Arya Dwipantara? (2) Bagaimana model perolehan tanah milik PT Perkebunan Nusantara VII yang ideal dan berasas pada kepastian hukum (legal guarantee) serta perlindungan hak kepemilikannya (property right)? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan (Library Research) serta mewawancarai narasumber. Selanjutnya data yang diperoleh dilakukan analisis kualitatif, yaitu hanya diambil data yang bersifat khusus dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Adapun landasan teori dari penelitian ini diantaranya adalah Teori Konflik dan Penyelesaian Sengketa, Teori Kepastian Hukum dan Teori Sebab-Sebab Lahirnya Hak. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa: (1) PT Perkebunan Nusantara VII telah mengikuti lelang yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Kekayaan Negara dimana Berdasarkan Risalah Lelang tanggal 4 Desember 2009 Nomor: 264/2009 tanah tersebut dinyatakan sah menjadi milik PT Perkebunan Nusantara VII. Legalitas kepemilikan tanah tersebut pula menjadi dasar putusan majelis hakim menolak gugatan masyarakat terhadap sebagian HGU PT Perkebunan Nusantara VII, dan menyatakan seluruh okupan yang melakukan pengelolaan lahan milik PT Perkebunan Nusantara VII dimaksud adalah suatu perbuatan yang melawan hukum (2) Merujuk pada pola penyelesaian permasalahan tanah lainnya di PT Perkebunan Nusantara VII penyelesaian dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan DPRD secara aktif dinilai cukup efektif yaitu terlebih dahulu mengedepankan penyelesaian diluar pengadilan atau mediasi, yang selanjutnya dapat dijadikan landasan untuk mempertahankan penguasaan tanahnya, dan terhadap masyarakat yang menolak hasil mediasi diarahkan untuk menempuh jalur hukum. Kata kunci : Legalitas, Perolehan, Upaya Hukum, Tanah Sengketa Jhon Iwan Kurniawan Legality of land acquisition disputes ex. PT Arya Dwipantara by PT Perkebunan Nusantara VII is in accordance with applicable regulations in Indonesia. The basis of land ownership of PT Perkebunan Nusantara VII in the ex area PT Arya Dwipantara should be able to serve as the basis for law enforcement on land issues that occur on the land as well as efforts to control the entire land that has been purchased on an auction basis, but many people still claim that land has resulted in conflicts between communities and plantations. The problems of this study are: (1) What is the Legality of Acquisition and Ex.PT Arya Dwipantara's Land Tenure Efforts? (2) How is the ideal land acquisition model owned by PT Perkebunan Nusantara VII and based on legal guarantees and protection of property rights? This study uses a normative juridical approach by conducting library studies (Library Research) and interviewing speakers. Furthermore, the data obtained is carried out qualitative analysis, which is only taken data that is of a specific nature and has to do with the problems discussed. The theoretical basis of this research include Conflict Theory and Dispute Resolution, Legal Certainty Theory and Theory of the Causes of Rights. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that: (1) PT Perkebunan Nusantara VII has participated in an auction held by the Directorate General of State Wealth where Based on Minutes of Auction dated December 4, 2009 Number: 264/2009 the land was declared to be the property of PT Perkebunan Nusantara VII . The legality of land ownership is also the basis of the judges' decision to reject the community's claim against a portion of PT Perkebunan Nusantara VII's HGU, and stated that all occupants managing land owned by PT Perkebunan Nusantara VII were illegal (2) Referring to land settlement problems others at PT Perkebunan Nusantara VII settlement by involving the Regional Government and DPRD actively are considered to be quite effective, namely prioritizing solutions outside the court or mediation, which can then be used as a basis for maintaining control of their land, and for the people who reject the results of mediation directed towards taking legal action. Keywords: Legality, Acquisition, Legal Effort, Land of Disputes

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 344 Hukum ketenagakerjaan, buruh, sosial, pendidikan dan budaya
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	UPT Anita Ekarini
Date Deposited:	31 Mar 2022 18:54
Terakhir diubah:	31 Mar 2022 18:54
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/57165

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir