MALADMINISTRASI PELAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG

SHANDI PATRIA AIRLANGGA, 1722011020 (2019) MALADMINISTRASI PELAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG. Masters thesis, Universitas Lampung.

[img]
Preview
FIle PDF
ABSTRAK.pdf

Download (15Kb) | Preview
[img] FIle PDF
TESIS FULL.pdf
Restricted to Hanya staf

Download (3235Kb)
[img]
Preview
FIle PDF
TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (3204Kb) | Preview

Abstrak

Sengketa tanah merupakan salah satu masalah krusial yang dihadapi pemerintah. Untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat akan hak atas tanahnya, pemerintah telah menyediakan lembaga-lembaga untuk menangani sengketa pertanahan. Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, kewenangan penyelesaian sengketa tanah diserahkan pada Kementerian ATR/BPN. Berdasarkan hasil kajian sistemik oleh Tim Ombudsman Provinsi Lampung terhadap alur terindikasi maladministrasi dalam pelayanan penyelesaian sengketa tanah di 7 (tujuh) Kantor Pertanahan di Provinsi Lampung pada tahun 2018, ditemukan indikasi maladministrasi dalam alur penyelesaian sengketa tanah. Indikasi maladministrasi dalam pelayanan penyelesaian sengketa tanah dibagi dalam 2 (dua) periodisasi, yaitu periode pendaftaran tanah untuk pertama kali dan periode penyelesaian sengketa tanah di BPN. Terdapat ketidaksesuaian antara alur penyelesaian sengketa tanah di Kantor Pertanahan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Untuk itu perlu dilakukan penelitian guna mengetahui penyebab maladministrasi, akibat hukumnya, dan menyajikan konsep penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Teori hukum yang digunakan antara lain teori sistem hukum, teori hukum responsif, dan teori fungsi hukum. Hasil penelitian menunjukkan maladministrasi pada pendaftaran tanah untuk pertama kali disebabkan oleh kelalaian atau ketidakkompetenan petugas yang bertanggungjawab mengumpulkan data fisik dan data yuridis sehingga sertipikat tanah yang diterbitkan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan maupun pihakpihak yang terlibat. Sedangkan maladministrasi pada pelayanan penyelesaian sengketa tanah di BPN disebabkan oleh pengabaian hukum, penyelewengan prosedur, dan penafsiran hukum untuk kepentingan sekelompok orang. Hal tersebut menimbulkan akibat hukum terhadap tindakan dan produk hukum yang dikeluarkan oleh BPN. Maka BPN perlu merestrukturisasi sistem hukum, optimalisasi perkembangan birokrasi, dan memelihara fungsi hukumnya. Masyarakat disarankan untuk mematuhi peraturan hukum dan tidak melakukan tindakan yang menyebabkan sengketa tanah, sehingga mengurangi permasalahan sengketa tanah di Indonesia. Kata Kunci: Maladministrasi, Sengketa Tanah, BPN. Land disputes are one of the crucial problems facing the government. To provide protection and justice for the people regarding their land rights, the government has provided institutions to deal with land disputes. Since the issuance of the Minister of Agrarian and Spatial Planning/Head of the National Land Agency No. 11 of 2011 concerning Settlement of Land Cases, the authority to settle land disputes is submitted to the Ministry of ATR/BPN. Based on the results of a systemic study by the Lampung Province Ombudsman Team on the indications of maladministration in the service of land dispute resolution in 7 (seven) Land Offices in Lampung Province in 2018, there were indications of maladministration in the flow of land dispute resolution. Indications of maladministration in land dispute resolution services are divided into 2 (two) periods, those are the period of land registration for the first time and period of land dispute resolution at the BPN. There is a mismatch between the flow of land dispute resolution at the Land Office and the laws and regulations that govern it. For this reason, research is needed to determine the causes of maladministration, its legal consequences, and present an effective and efficient dispute resolution concept. The type of research used is normative juridical approach to legislation, cases, and conceptual. The data source used is secondary data. Legal theories used include legal system theory, responsive legal theory, and legal function theory. The results of the study showed that the administration of land registration for the first time was caused by negligence or incompetence of officers responsible for collecting physical data and juridical data so that the land certificate issued was not in accordance with the conditions in the field and the parties involved. Whereas maladministration in land dispute resolution services at BPN is caused by legal ignore, misuse of procedures, and legal interpretation for the benefit of a group of people. This results in legal consequences for legal actions and products issued by the BPN. So the BPN needs to restructure the legal system, optimize the development of the bureaucracy, and maintain its legal functions. The community is advised to comply with legal regulations and not take actions that cause land disputes, thereby reducing the problem of land disputes in Indonesia. Keywords: Maladministration, Land Dispute, BPN.

Jenis Karya Akhir: Tesis (Masters)
Subyek: 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata
Program Studi: Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit: Anita Anita Ekarini
Date Deposited: 29 Mar 2022 10:35
Terakhir diubah: 29 Mar 2022 10:35
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/57193

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir Lihat Karya Akhir