IMPLEMENTASI PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 14 TAHUN 2014 (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018)

HAFIID ASRAN, 1426021016 (2019) IMPLEMENTASI PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 14 TAHUN 2014 (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018). Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (18Kb) | Preview
[img] Text
TESIS FULL.pdf
Restricted to Registered users only

Download (833Kb)
[img]
Preview
Text
TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (834Kb) | Preview

Abstrak

Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (SP3D) merupakan pemberian dari pihak ketiga kepada pemerintah daerah secara suka rela yang tidak mengikat perolehannya baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang, baik bergerak maupun tidak bergerak yang perolehannya tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: (1) implementasi penerimaan SP3D berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2014 (2) penyebab masih rendahnya SP3D, dan (3) strategi peningkatan SP3D oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif, dengan informan dari pihak Tim Penerimaan SP3D dan Perwakilan Perusahaan Pemberi SP3D. Pengumpulan data dilakukan wawancara dan dokumentasi. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan tahap reduksi data, penyajian data dan mengambil kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) implementasi penerimaan SP3D berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2014 dilaksanakan oleh Tim SP3D dengan kegiatan sosialisasi secara intensif tentang SP3D terhadap perusahaan yang beroperasi di Provinsi Lampung, melaksanakan penerimaan SP3D dengan memberikan penghargaan (reward) kepada perusahaan yang membayarkan SP3D. (2) penyebab masih rendahnya SP3D adalah kurangnya sosialisasi mengenai SP3D sehingga berdampak pada rendahnya pemahaman pimpinan perusahaan terhadap produk hukum daerah tentang SP3D dan rendahnya kesadaran pimpinan perusahaan terhadap SP3D yang dianggap memberatkan perusahaan karena telah dibebani kewajiban membayar pajak dan retribusi. Selain itu perusahaan secara internal telah memiliki program sosial yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat. (3) strategi peningkatan SP3D oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung adalah dengan pendekatan level top manager¸ yaitu Gubernur atau Wakil Gubernur turut serta membantu Tim dengan cara melakukan pertemuan dengan pimpinan-pimpinan perusahaan secara khusus, baik dalam bentuk pertemuan formal maupun informal. Kata Kunci: Implementasi, Penerimaan SP3D, Peraturan Daerah ABSTRACT The contribution of third parties (SP3D) to regional government is the contribution given voluntarily by third parties to the regional government where contributions are non-binding in forms of money or the similar value or both movable and non-movable goods and their acquisitions are not against the law. The objectives of this research were to analyze: (1) implementation of SP3D reception based on the Regional Government Regulation Number 14 in 2014; (2) the causes of low SP3D reception; and (3) the strategy to improve SP3D reception by the Regional Income Office of Lampung province. This was a qualitative research. Data were collected from interviews and documentations. Informants were from the team of SP3D reception and representatives of companies donating SP3D. A qualitative analysis was conducted with data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that: (1) the implementation of SP3D reception based on the Regional Government Regulation Number 14 in 2014 was done by SP3D team by conducting socialization intensively concerning SP3D to companies operated in Lampung province and giving rewards to companies donating SP3D; (2) lack of socialization concerning SP3D caused low understanding of company leaders about the law product concerning SP3D and low awareness of company leaders made them thinking that SP3D gave more burden to companies besides their obligations to pay taxes and retributions. In addition, companies internally had social programs directly related to public; (3) the strategy for SP3D improvement by Regional Income Office of Lampung province used top manager level, where Governor or Vice Governor participated to support the SP3D team by arranging meetings with company leaders both in formal and non-formal meetings. Keywords: implementation, SP3D Reception, Regional Government Regulation

Tipe Karya Ilmiah: Tesis (Masters)
Subyek: 000 Ilmu komputer, pengetahuan & sistem
Program Studi: Fakultas ISIP > Prodi Magister Ilmu Pemerintahan
Depositing User: 188856641 . Digilib
Date Deposited: 01 Jul 2019 04:03
Last Modified: 01 Jul 2019 04:03
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/57327

Actions (login required)

View Item View Item