Sulis Trianto, 0812011079 (2014) Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
|
File PDF
ABSTRACT.pdf Download (627Kb) | Preview |
|
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (85Kb) | Preview |
|
|
File PDF
COVER DALAM.pdf Download (240Kb) | Preview |
|
|
File PDF
COVER DEPAN.pdf Download (22Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR ISI.pdf Download (11Kb) | Preview |
|
|
File PDF
MENGESAHKAN.pdf Download (315Kb) | Preview |
|
|
File PDF
MENYETUJUI.pdf Download (300Kb) | Preview |
|
|
File PDF
MOTO.pdf Download (84Kb) | Preview |
|
|
File PDF
PERSEMBAHAN.pdf Download (4Kb) | Preview |
|
|
File PDF
RIWAYAT HIDUP.pdf Download (86Kb) | Preview |
|
|
File PDF
SANWACANA.pdf Download (105Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB I.pdf Download (97Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB II.pdf Download (342Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB III.pdf Download (57Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
BAB IV.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (106Kb) |
|
|
File PDF
BAB V.pdf Download (11Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (52Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Abstrak Bahasa Indonesia Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sebagaimana manusia yang lainnya. Orang tua, kelompok masyarakat, aparat penegak hukum, serta pemerintah yang menjalankan fungsinya sebagai regulator kebijakan dan pengawasan kehidupan bernegara, khususnya dalam upaya melindungi hak-hak hidup anak. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diharapkan mampu mengakomodasikan semua hak-hak anak yang secara mutlak harus diberikan padanya, terkhususnya dalam hal perlindungan hukum. Masih terjadinya berbagai tindak pidana pencabulan terhadap anak, secara jelas membuktikan bahwa anak masih rentan terhadap berbagai tindak kekerasan. Seperti yang terjadi di daerah Bandar Lampung dan telah di putus oleh hakim dengan putusan Nomor 267/Pid/B/2012/PNTK. Dengan demikian, timbul pertanyaan sudah sesuaikah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan anak pada perkara No.267/Pid/B/2012/PNTK dengan Undang-Undang N0. 23 Tahun 2002. Dan apakah yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan anak pada putusan No. 267/Pid/B/2012/PNTK. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis empiris dan yuridis normatif , dengan jenis data primer berupa hasil wawancara dengan hakim dan jaksa di Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Sedangkan jenis data sekunder berupa aturan perundang-undangan putusan No. 267/Pid/B/2012/PNTK dan kepustakaan lainnya. Dari data-data ini, selanjutnya penulis melakukan analisis data-data dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Negeri Bandar Lampung, menunjukan bahwa penerapan sanksi pidana yang terdapat dalam putusan hakim No. 267/Pid/B/2012/PNTK sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang didakwakan kepada terdakwa walaupun lebih ringan di bandingkan tuntutan jaksa dengan rincian: penjara selama 6 tahun, menjadi selama 4 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 3 bulan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Dengan dasar pertimbangan hakim berupa: a.Terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, b. Pembuktian di persidangan berdasarkan kesesuaian alat bukti yang sah yang diajukan dipersidangan, c. Keyakinan hakim d. Melihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, dan e. Akibat langsung bagi korban. Adapun saran yang disampaikan antara lain: seorang tersangka tindak pidana kesusilaan yang korbannya adalah anak-anak haruslah mendapatkan pidana yang setimpal agar efek penjeraan dapat berjalan secara maksimal dan diharapkan pelakunya tidak akan mengulangi kejahatan yang sama dikemudian hari. Pemerintah perlu membentuk badan yang mengurusi rehabilitasi (crisis center) terhadap anak yang menjadi korban perkosaan atau pencabulan untuk meminimalisir akibat negatif yang mungkin timbul pada diri korban. Kata Kunci : Penerapan Sanksi Pidana, Pencabulan, Pencabulan Anak. Abstract Bahasa Inggris Children are gifts from God Almighty , which in itself inherent dignity and worth as human beings , as well as other human beings . Parents , community groups , law enforcement officials , and government to function as a regulator of policy and oversight of civic life , especially in efforts to protect the rights of the child's life . With the enactment of Law No. 23 of 2002 on Child Protection , is expected to accommodate all of the rights of children that absolutely must be given to him , terkhususnya in terms of legal protection . Still the various criminal acts of sexual abuse against children , clearly proves that the child is still vulnerable to various forms of violence . As happened in the area of Bandar Lampung and has been in breaking up by the judge to the decision No. 267 / Pid / B / 2012 / PNTK . Thus , the question arises already sesuaikah application of criminal sanctions against the perpetrators of child sexual abuse in case 267 / Pid / B / 2012 / PNTK by Act N0 . 23 of 2002. And if that be the basis of consideration of the judge in deciding the case the crime of child sexual abuse in the decision No. 267 / Pid / B / 2012 / PNTK . This study used a juridical approach empirical and normative juridical , with the type of primary data in the form of interviews with judges and prosecutors in the District Court of Bandar Lampung . While the type of secondary data laws and regulations ruling No. 267 / Pid / B / 2012 / PNTK and other literature . From these data , the authors further data analysis using qualitative analysis . Results of research conducted by the author in the District Court of Bandar Lampung , showed that the application of criminal sanctions contained in the judge's decision No. 267 / Pid / B / 2012 / PNTK are in accordance with the legislation of which the accused defendant although lighter in comparison with the details of the prosecution case : prison for 6 years , becoming for 4 years reduced over the defendant is in custody and a fine of Rp . 100,000,000 ( one hundred million dollars ) subsidiary 3 months , provided that if the fine is not paid replaced with imprisonment for 1 ( one ) month . With the consideration of judges comprising: a fulfillment of the elements of a criminal offense , b of proof in proceedings under the conformity of valid evidence that filed in court , c . conviction judge d . view of things and ease the burden to the defendant , and e . a direct result of the victim . The advice presented , among others : a suspected criminal acts of decency which the victims were children must get a criminal to justice in order to effect deterrence can run optimally and is expected culprit will not repeat the same crime in the future . The government needs to set up an agency in charge of rehabilitation ( crisis center ) of children who are victims of rape or sexual abuse to minimize the negative consequences that may arise on the victim . Keywords : Application of Criminal Sanctions , rape, child molestation .
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
| Pengguna Deposit: | 2434843 . Digilib |
| Date Deposited: | 16 Dec 2014 03:41 |
| Terakhir diubah: | 16 Dec 2014 03:41 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/5736 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
