PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (Studi Tentang Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kawasan Pemukiman/Perumahan)

Trisna Febriansyah, 1512011036 (2019) PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (Studi Tentang Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kawasan Pemukiman/Perumahan). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
FIle PDF
1. ABSTRAK.pdf

Download (165Kb) | Preview
[img] FIle PDF
2. SKRIPSI FULL.pdf
Restricted to Hanya staf

Download (721Kb)
[img]
Preview
FIle PDF
3. SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (759Kb) | Preview

Abstrak

ABSTRACT IMPLEMENTATION OF THE REG IONAL REGULATION OF THE CITY OF BANDAR LAMPUNG NUMBER 13 OF 2017 CONCERNING GENERAL SERVICE RETRIBUTION (Study of Waste / Hygiene Services in Settlement / Housing Areas) By TRISNA FEBRIANSYAH Garbage problems in Bandar Lampung City have long been a prolonged polemic that is difficult to solve. The enactment of Regional Regulation Number 13 of 2017 concerning Public Service Retribution, which also regulates the collection of garbage / cleaning services, is expected to improve waste management. but there are still only a few areas where the trash collection is often too late which results in garbage accumulating and decaying in residential areas. The problems in this thesis are: (1) How the Implementation of Regional Regulation Number 13 of 2017 concerning Public Service Retribution Regarding Solid Waste Services in residential / residential areas. (2) What are the inhibiting factors for implementi ng the Regional Regulation. Research approaches are normative and empirical. Data sources are primary data and secondary data. Primary data is taken based on field studies, while secondary data is taken digitally. Based on the results of the study: (1) Th e implementation of solid waste services is not yet running in accordance with the provisions of the applicable law because there are still frequent delays in collecting garbage in residential / residential areas every day, while the waste retribution serv ice is also not effective due to lack of official staff who charge every the month. (2) Inhibitors of the implementation of the Regional Regulation include a lack of resources such as cleaning staff who carry out the task of taking garbage in each house ev ery day which results in delays in inter governmental retrieval and communication with communities that have not been established. In addition, the absence of garbage collection sites while in residential / residential areas in the kelurahan area also hamp ers the task of transporting garbage to the garbage disposal site by the janitor from the district every day. Keywords: Public Service Retribution, Waste / Hygiene Services. Masalah persampahan di Kota Bandar Lampung memang sudah lama menjadi polemik berkepanjangan yang sulit untuk dipecahkan. Diberlakukannya Perda Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum yang didalamnya juga mengatur retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan, diharapka n dapat memperbaiki menejemen persampahan. namun masih ada saja di beberapa daerah yang pengambilan sampahnya sering terlambat yang mengakibatkan sampah menumpuk dan membusuk di kawasan pemukiman. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu: (1)Bagaimana Pelaksa naan Perda Nomor 13 Tahun 2017 tentang Retribusi jasa Umum Terkait Pelayanan Persampahan di wilayah pemukiman/perumahan. (2) Apakah faktor penghambat pelaksanaan Perda tersebut. Pendekatan penelitian adalah normatif dan empiris. Sumber data adalah data primer dan data sekunder. data primer diambil berdasarkan studi lapangan, sedangkan data sekunder diambil secara kulitatif. Berdasarkan hasil penelitian: (1) Pelaksanaan Pelayanan persampahan memang belum berjalan sesuai dengan ketentuan Perda yang berlaku k arena masih sering terjadi ketelambatan pengambilan sampah di kawasan pemukiman/perumahan setiap harinya, Sedangkan pelayanan retribusi persampahnya juga belum efektif karena kurangnya tenaga petugas resmi yang menarik biaya setiap bulannya. (2) Penghambat pelaksanaan Perda tersebut antara lain kurangnya sumberdaya seperti tenaga kebersihan yang melaksanakan tugas pengambilan sampah di tiap rumah warga setiap harinya yang berdampak pada keterlambatan pengambilan dan komunikasi antar pemerintah dengan masyar akat yang belum terjalin. Selain itu, tidak terdapatnya tempat penampungan sampah sementara di wilayah -wilayah pemukiman/perumahan di kawasan kelurahan juga menghambat tugas pengangkutan sampah ke Tempat pembuangan akhir sampah oleh petugas kebersihan dar i kecamatan setiap harinya. Kata kunci :Retribusi Jasa Umum, Pelayanan Persampahan/ Kebersihan .

Jenis Karya Akhir: Skripsi
Subyek: 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 341 Hukum-hukum negara
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit: Anita Anita Ekarini
Date Deposited: 01 Apr 2022 06:06
Terakhir diubah: 01 Apr 2022 06:06
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/57433

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir Lihat Karya Akhir