PERSEFEKTIF PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN SANSKI TINDAKAN (DOUBLE TRACK SYSTEM) TERHADAP PERNIKAHAN SEJENIS MENURUT RUU KUHP

BETI EKA WAHYUNI, 1512011012 (2019) PERSEFEKTIF PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN SANSKI TINDAKAN (DOUBLE TRACK SYSTEM) TERHADAP PERNIKAHAN SEJENIS MENURUT RUU KUHP. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK.pdf Download (163Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (925Kb)
Preview	File PDF 3. SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1012Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pelanggaran terhadap perkawinan sejenis dengan perkembangan zaman dan teknologi mulai menyebar luas di daerah Indonesia yang pada saat ini sudah menyebar dibeberapa situs internet.pernikahan sejenis awalnya tidak dicurigai oleh para petugas pencatat akta nikah dikarenakan kedua mempelai dengan sengaja mempalsukan salah satu identitas agas tidak terditeksi oleh petugas pencacat akta nikah. Tindak pidana pemalsuan akta autentik dan lain-lainnya dengan kesengajaan menggunakan akta autentik dan lain-lain yang palsu atau dipalsukan oleh pembentuk Undang-Undang telah diatur dalam Pasal 454 ayat (1) juncto pasal 495 ayat (1)(2) RKUHP. Sistem dua jalur (double track system) yaitu model pemberian sanksi pidana dengan menggunakan dua macam sanksi pidana yang terdiri dari pidana dan tindakan yang penerapannya dapat di alternatifkan atau dikumulatifkan. namun pada kenyataannya hakim jarang menerapkan putusan berupa double track system, karena hakim cendrung menggunakan single track system.permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana persepektif penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan (double track system) terhadap pernikahan sejenis menurut RUU KUHP ? 2. Faktor apakah yang menjadi penghambat dalam penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan (Double Track System) terhadap pernikahan sejenis ? Pendekatan masalah dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data skunder.penentuan wawancara dengan responden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan (double track system). Penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan (double track system) menggunakan teori penegakan hukum yang teridiri dari tiga tahapan yaitu :1. Tahap formulasi 2. Tahap aplikasi 3. Tahap eksekusi. Terhadap pernikahan sejenis menurut RUU KUHP sesuai dengan Pasal 454 ayat (1) juncto Pasal 495 ayat (1)(2) RKUHP dengan mendapatkan ancaman hukuman 9 (Sembilan) tahun penjara. Faktor penghambat dalam penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan (double track system) yang lebih dominan Faktor tersebut adalah faktor hukum (Undang- Undang) dan faktor masyarakat karena dalam hal ini undang-undang itu sendiri belum memiliki ketegasan terkait tindak pidana pernikahan sejenis dan pengawasan akan kesadaran hukum dari masyarakat kurang karena ketidakpaham masyarakat tentang pentingnya suatu identitas asli. Saran dalam penelitian ini adalah Terhadap perkara penikahan sejenis yang terjadi pada daerah jember jawa timur penulis harapkan agar petugas dalam penerbitan surat lebih teliti dalam pemeriksaan surat sebelum diterbitkan dan disesuaikan dengan fakta-fakta yang ada seperti ijazah, kartu keluarga, akte kelahiran, kartu tanda penduduk bahkan paspor, serta data otentik lainnya, untuk disamakan semua data nya sesuai dengan keaslian data otentik tersebut. Terhadap perkara tindak pidana pernikahan sejenis ini penulis harapkan agar mempertegas rancangan kitab undang-undang hukum pidana terkait pasal perbuatan cabul, perbuatan cabul yang dilakukan terhadap tindak pidana pernikahan sejenis ini tidak hanya dijatuhkan pidana apabila ada nya pemaksaan atau delik aduan tetapi juga dipertegas untuk perbuatan cabul yang dilakukan atas dasar suka sama suka, karena pada dasarnya perbuatan cabul yang dilakukan dengan sesama jenis melanggar ideologi pancasila. Kata kunci : RUU KUHP, Pernikahan sejenis, Double Track System.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	UPT . Desi Zulfi Melasari
Date Deposited:	16 Apr 2022 02:05
Terakhir diubah:	16 Apr 2022 02:05
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/58224

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir