PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)

M. Dimas Abdillah, 1542011038 (2019) PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK.pdf Download (13Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1722Kb)
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA BAB PEMABAHASAN.pdf Download (1613Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Tingginya kasus perdagangan manusia di Indonesia, menimbulkan keprihatinan tersendiri. Berbagai kasus perdagangan manusia yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa kasus perdagangan manusia khususnya pada anak membutuhkan perhatian yang khusus. Oleh karena itu diperlukannya suatu perlindungan hukum kepada anak sebagai korban perdagangan orang yang dalam skripsi ini adalah peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam upaya melakukan perlindungan terhadap anak sebagai korban perdagangan orang dan apakah yang menjadi faktor penghambat Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam upaya melakukan perlindungan terhadap anak sebagai korban perdagangan orang? Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Narasumber penelitian ini terdiri dari Penyidik Unit PPA Kepolisian Polresta Bandar Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data di lakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Selanjutnya data di analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat di simpulkan bahwa Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam melakukan upaya perlindungan terhadap anak sebagai korban perdagangan orang dilakukan dengan upaya preventif dengan cara pemetaan tindak pidana perdagangan orang, peningkatan pendidikan masyarakat, peningkatan pengetahuan masyarakat, memberikan jaminan aksesbilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan, dan pelayanan sosial, razia atau pendataan dokumen identitas di setiap perbatasan wilayah dan upaya represif melalui tugas-tugas penyelidikan, penyidikan, melimpahkan berita acara pemeriksaan kepada kejaksaan untuk selanjutnya oleh kejaksaan diajukan ke pengadilan untuk diproses melalui sidang pidana dan memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Faktor-faktor yang menghambat Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam melakukan perlindungan terhadap anak sebagai korban perdagangan orang antara lain faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Saran dalam penelitian ini adalah kepada UPPA hendaknya lebih meningkatkan perlindungan terhadap korban pedagangan orang , lebih sigap, dan lebih responsif, pemerintah untuk kedepannya dapat merevisi atau mebentuk regulasi terkait perdagangan anak dengan lebih spesifik dan lebih terinci dengan sanksi yang lebih tegas dan berat pula dan masyarakat hendaknya dapat meningkatkan kesadarannya akan dampak negatif dari tindak pidana perdagangan orang dan lebih berperan aktif dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang contohnya dengan melaporkan kepada Kepolisan Republik Indonesia apabila melihat atau mengetahui adanya tindak pidana perdagangan orang. Kata kunci : Peran, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Perdagangan Orang.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	UPT . Desi Zulfi Melasari
Date Deposited:	16 Apr 2022 02:06
Terakhir diubah:	16 Apr 2022 02:06
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/58235

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir