AYU KARTIKA PUTRI, 1512011015 (2019) ANALISIS KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PENYEBARAN FILM BAJAKAN SECARA ONLINE (Studi di Wilayah Bandar Lampung). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (98Kb) | Preview |
|
File PDF
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1157Kb) |
||
|
File PDF
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1158Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi menjadikan pembajakan di bidang Hak Cipta sebagai lahan untuk mengambil keuntungan dari hal tersebut dan menjadikan Indonesia sebagai surga bagi para pembajak sehingga pemegang Hak Kekayaan Intelektual banyak yang dirugikan. Dengan melakukan pembajakan terhadap film-film yang diputar di bioskop didukung dengan bantuan alat-alat perekam yang sudah semakin banyak jenisnya, pembajakan film di bioskop sering terjadi walaupun sudah dilakukan pengawasan dari pihak bioskop untuk mengurangi pembajakan tersebut. Bagaimanakah Kebijakan Yang Digunakan Untuk Menanggulangi Perbuatan Penyebaran Film Bajakan Secara OnlinedanApa sajakah Faktor Penghambat Upaya Perlindungan Hak Cipta Dalam Penyebaran Film Bajakan Secara Online Oleh Penegak Hukum Dan Pihak Yang Terkait Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dariHakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Kepolisian Daerah Lampung, Kanwil Hukum dan HAM, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Yang Digunakan Untuk Menanggulangi Perbuatan Penyebaran Film Bajakan Secara Online. Bahwa Penal Policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Ada beberapa yang menjadi faktor penghambat upaya perlindungan Hak Cipta dalam penyebaran film bajakan secara online seperti penegak hukum dibatasi AYU KARTIKA PUTRI pada kalangan pihak-pihak yang bertugas di Kepolisian maupun di Pengadilan baik hakim maupun PPNS. Faktor hukum lebih menekankan pada peraturan perundang-undangannya. Faktor budaya keadaan yang berlarut-larut tanpa ada tindakan, akan semakin menimbulkan sikap bahwa pembajakan sudah merupakan hal yang biasa dan tidak lagi merupakan tindakan yang melanggar undang- undang. Faktor sarana dan fasilitas alasan yang dikirim hanya perwira Polisi adalah karena masalah kurangnya dana dan sarana tempat pendidikan. Faktor kesadaran masyarakat rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat, sejauh ini harus diterima kenyataan bahwa pengetahuan masyarakat secara umum terhadap perlindungan HAKI. Adapun saran yang diberikan penulis perlunya untuk lebih memberikan wewenang aparat penegak hukum yakni pihak Kepolisian kuhusnya penyidik dalam perkara tindak pidana Hak Cipta perlu dilaksanakan oleh pejabat kepolisian negara republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil. Wewenang penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis-jenis perkara tindak pidana Hak Cipta perlu ditingkatkan melalui kerjasama dengan instansi pemerintah yang berkaitan dengan Hak Cipta termasuk menerima dan memeriksa laporan dan pengaduan dari masyarakat mengenai terjadinya tindak pidana Hak Cipta. Kata kunci: Analisis, Kebijakan Kriminal, Film Bajakan, Online
Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
---|---|
Subyek: | 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana |
Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
Pengguna Deposit: | UPT . Teti Novianti |
Date Deposited: | 18 Apr 2022 07:45 |
Terakhir diubah: | 18 Apr 2022 07:45 |
URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/58304 |
Actions (login required)
Lihat Karya Akhir |