ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL RENTAL DI WILAYAH KOTA BANDAR LAMPUNG

ENDI PRATAMA, 1812011178 (2022) ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL RENTAL DI WILAYAH KOTA BANDAR LAMPUNG. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (98Kb) | Preview
	File PDF FILE SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1891Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF FILE SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1760Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penegakan hukum apabila ditinjau dari sudut subjeknya dapat dilihat dari subjek yang luas dengan melibatkan semua subjek hukum dalam setiap melakukan sesuatu dengan dasar norma dan aturan hukum yang berlaku. sedangkan dalam arti yang terbatas hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP, pelaku yang diancam karena penggelapan dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah, timbul permasalahan hukum dimana denda dan hukuman tersebut tidak sebanding dengan apa yang dialami korban, juga terdapat permasalahan dimana tinggi nya kasus penggelapan kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan jumlah penyelesaian kasus nya, atau dapat dikatakan tidak seimbang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami serta menganalisa penegakan hukum pidana dan faktor penghambat penegakan hukum tersebut terhadap pelaku penggelapan kendaraan bermotor khususnya pada bidang usaha rental mobil. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, yang mana menggunakan tekhnik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan dan dilengkapi dengan narasumber yaitu penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, Jaksa di Kejaksaan Tinggi Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat ialah menunjukkan bagaimana upaya penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil rental yang terjadi di Kota Bandar Lampung melalui Tindakan non penal dengan dilakukan sosialisasi kepada pemilik mobil rental untuk lebih waspada saat bertransaksi dan sosialisasi melalui program “Jaksa Menyapa” ke masyarakat. Serta dengan upaya penal yang dilaksanakan dengan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan mobil rental. Dalam tahap formulasi dalam tahap formulasi, Faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan rental yaitu dikarenakan substansi hukum yang relatif rendahnya ancaman yaitu hanya maksimal selama 4 (empat) tahun, dimana hal ini dirasa masih dianggap kurang dan tidak sebanding dengan apa yang dirugikan dari korban. Dan terkait penegak hukumnya dapat dikatakan masih kurangnya kordinasi antara aparat penegak hukum antar daerah, masih kurangnya koordinasi antar penegak hukum dan masyarakat Saran dalam peneitian ini yaitu diharapkan adanya kordinasi yang baik antara Aparat penegak hukum dan masyarakat untuk mencegah terulangnya tindak pidana penggelapan kendaraan rental , serta masyarakat diharapkan dapat bekerjasama dan bersifat terbuka dengan kepolisian dalam pencarian pelaku dan barang bukti. Juga aparat penegak hukum hendaknya lebih memperhatikan korban dan meningkatkan kewaspadaan dalam penanganan tindak pidana penggelapan mobil rental . Kata kunci : Penegakan Hukum, Penggelapan, Mobil Rental

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	2203543473 . Digilib
Date Deposited:	06 Apr 2022 01:26
Terakhir diubah:	06 Apr 2022 01:26
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/58317

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir