ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEDAGANG YANG MENGAKIBATKAN GANGGUAN FUNGSI JALAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009

FARHATIN NISA MARENA, 1512011089 (2019) ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEDAGANG YANG MENGAKIBATKAN GANGGUAN FUNGSI JALAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (65Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1646Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1394Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Keberadaan pedagang kaki lima memunculkan permasalahan sosial dan lingkungan berkaitan dengan masalah kebersihan, keindahan dan ketertiban suatu kota. Ruang-ruang publik yang seharusnya merupakan hak bagi masyarakat umum untuk mendapatkan kenyamanan baik untuk berolah raga, jalan kaki maupun berkendara menjadi terganggu. Penegakan sanksi pidana terhadap Pedagang Kaki Lima/Warung Tenda (pedagang) yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan umum, ternyata tidak menyurutkan perbuatan pidana tersebut untuk tidak terulang, sebagai contoh yang terjadi di Bandar Lampung. Berdasarkan latar belakang tersebut yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pedagang Yang Mengakibatkan Gangguan Fungsi Jalan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya dan Faktor- Faktor Apa Saja Yang Menghambat Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pedagang Yang Mengakibatkan Gangguan Fungsi Jalan Umum Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kepolisian Resor Tanjung Karang, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa penegakan sanksi pidana terhadap pedagang yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya bahwa aparat penegak hukum mencantumkan sanksi pidana yang dapat diberikan kepada orang yang menggunakan trotoar sebagai milik pribadi dan mengganggu pejalan kaki aparat penegak hukum baik FARHATIN NISA MARENA Kepolisian, Kejaksaan, dan Lembaga Pengadilan yakni Hakim jangan lemah dalam menegakan hukum, melanggar ketentuan berdagang diatas trotoar yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan yang telah ditentukan oleh (UU LLAJ). Faktor paling dominan yang menjadi penghambat upaya penegakan sanksi pidana terhadap pedagang yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya adalah faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah personel kepolisian dan secara kualitas sumber daya manusia, Adapun saran yang diberikan penulis perlunya untuk lebih mengoptimalkan peran polisi dalam rangka pencegahan pelanggaran maupun tindak pidana dan meningkatkan pelaksanaan patrol terhadap berbagai titik yang dianggap yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Kemudian Para tokoh masyarakat ataupun para pejalan kaki disarankan untuk tidak takut untuk melaporkan kepada Kepolisian apabila ada pedagang yang melanggar aturan berjualan di atas trotoar yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan umum. Kata kunci: Analisis, Penegakan, Sanksi Pidana, Pedagang, Jalan Umum

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	UPT . Teti Novianti
Date Deposited:	20 Apr 2022 05:04
Terakhir diubah:	20 Apr 2022 05:04
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/58378

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir