PERAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN PENGEMBALIAN BARANG BUKTI PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI KOTA METRO

IRFAN HANIF MUNANDAR, 1512011249 (2019) PERAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN PENGEMBALIAN BARANG BUKTI PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI KOTA METRO. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
File PDF
ABSTRAK.pdf

Download (11Kb) | Preview
[img] File PDF
SKRIPSI FULL.pdf
Restricted to Hanya staf

Download (1426Kb)
[img]
Preview
File PDF
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (1337Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma pokok atau dasar yang hidup di masyarakat, yaitu norma agama dan norma hukum. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah peran Jaksa dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Metro? Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Metro? Metode penelitian dalam tulisan ilmiah ini dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah- kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Terdiri dari data primer dan data sekunder. Prosedur dalam pengumpulan data yaitu melalui studi pustaka, studi lapangan. Prosedur dalam pengolahan data dengan cara seleksi data, klasifikasi data dan penyusunan data dan selanjutnya menganalisis data. Hasil penelitian dan pembahasan ini memberikan jawaban bahwa: Perkara yang sudah mendapatkan putusan inkracht (putusan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap) lalu hakim membuat surat petikan putusan, petikan putusan keluar 1 (satu) minggu setelah putusan inkracht. Petikan putusan tersebut lalu diberikan kepada jaksa agar jaksa langsung membuat berita acara pelaksanaan penetapa hakim (BA-6) dan membuat berita acara pengambilan barang bukti (BA-20). Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Metro dapat disebabkan apabila orang yang sudah disebutkan atau dijelaskan dalam isi petikan putusan tidak mau mengambil barang bukti. Sehingga barang bukti yang tidak diambil atau pengambilanya terlalu lama mengakibatkan Rupbasan menjadi penuh. Saran dari penelitian ini adalah hendaknya ditambahkan dan diperbaharui terhadap sarana prasarana untuk meminimalisir terjadinya penumpukan barang bukti di Rupbasan. Meningkatkan kualitas dari para aparat penegak hukum serta agar barang bukti tidak menumpuk di kejaksaan. Serta hendaknya dirumuskan terkait Undang-Undang atau peraturan pelaksana tentang jangka waktu pengambilan barang bukti pada Rupbasan. Kata Kunci: Jaksa, Barang Bukti, dan Pencurian The crime of theft is an act that violates the basic norms or basic life in the community, namely religious norms and legal norms. The problems discussed in this study are: What is the role of the Prosecutor in carrying out the return of evidence in a criminal act of theft with violence in Metro City? What are the inhibiting factors in the return of evidence in violent theft with Metro City? The research method in this scientific paper with a normative juridical approach is an approach carried out by examining the rules or norms, the rules relating to the problem to be discussed. Consists of primary data and secondary data. The procedure in data collection is through literature study, field studies. Procedures in data processing by means of data selection, data classification, and data preparation next analyze the data. The results of this study and discussion provide answers that: Cases that have received an inkracht decision (a decision that has received permanent legal force) then the judge makes an excerpt letter of decision, an excerpt of the decision comes out 1 (one) week after the inkracht decision. The excerpt was then given to the prosecutor so that the prosecutor immediately made the minutes of the implementation of the judge's appointment (BA-6) and made the minutes of taking evidence (BA-20). While the inhibiting factor in carrying out the return of evidence in a criminal act of theft with violence in Metro City can be caused if the person who has been mentioned or explained in the contents of the decision verdict does not want to take evidence. So the evidence that was not taken or taken too long resulted in Rupbasan being full. Suggestions from this research are to be added and updated to the infrastructure to minimize the accumulation of evidence in Rupbasan. Improving the quality of law enforcement officers and so that evidence does not accumulate in the prosecutor's office. And it should be formulated in relation to the Act or implementing regulations concerning the period of time taking evidence in Rupbasan. Keywords: Attorney, Evidence, Crime, Theft and Violence.

Jenis Karya Akhir: Skripsi
Subyek: 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit: UPT . Teti Novianti
Date Deposited: 20 Apr 2022 05:07
Terakhir diubah: 20 Apr 2022 05:07
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/58432

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir Lihat Karya Akhir