IMPLEMENTASI STANDARD MINIMUM RULES FOR THE TREATMENT OF PRISONERS TERHADAP WARGA BINAAN DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung)

NUR SETIAWAN, 1412011321 (2019) IMPLEMENTASI STANDARD MINIMUM RULES FOR THE TREATMENT OF PRISONERS TERHADAP WARGA BINAAN DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (157Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1414Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1236Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pelaksanaan Pembinaan Petugas Lembaga Pemasyarakatan dan sebagai aparat pemerintah sekaligus sebagai pranata hukum, aparat pembina harus dapat menjaga keseimbangan dan memberikan perlakuan yang sama atau adil terhadap sesama warga binaan. Instansi atau Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan sisi kemanusiaan karena warga binaan merupakan bagian dari masyarakat yang haruslah secara wajar diperhatikan hak–haknya terutama bagi warga binaan yang telah selesai menjalani masa hukumannya dan siap kembali kemasyarakat. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah Implementasi Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners Terhadap Warga Binaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung dan Apakah faktor penghambat dalam Mengimplementasikan Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners Terhadap Warga Binaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung. Penulisan skripsi ini menggunakan dua pendekatan masalah yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber penelitian ini terdiri dari Kepala Bagian Pembinaan, Kepala Bagian Kesehatan, Warga Binaan, dan Akademis Hukum Pidana Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi perpustakaan dan studi lapangan. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, (1) Implementasi Standard Minimum Rules Of The Treatment For Prisoners dilakukan dengan cara meratifikasikan ke dalam bentuk UndangUndang yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan agar sesuai dengan keadaan yang ada di Indonesia. Dalam pengimplementasiannya sudah sesuai dengan undang-undang dan peraturanperaturan yang berlaku di Indonesia sehingga apa yang menjadi cita-cita dalam pembinaan tersebut tercapai. Nur setiawan (2) Faktor Penghambatan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung adalah: Faktor perundang-undangannya atau hukumnya sendiri, yaitu belum membedakan proses pembinaan antara warga binaan tindak pidana umum dengan tindak pidana khusus. Faktor penegak hukum, yaitu kurangnya petugas pembina pemasyarakatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Faktor sarana dan prasarana, yaitu bangunan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan yang tidak seimbang dengan jumlah penghuni. Faktor Masyarakat, yaitu masyarakat yang sulit menerima kehadiran warga binaan ditengah lingkungan masyarakat serta kurangnya dukungan dari orang-orang terdekat warga binaan. Faktor kebudayaan, yaitu kurangnya kesadaran diri dari warga binaan untuk mengikuti proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, Saran dalam penelitian ini adalah yang pertama Hendaknya Aparat Penegak Hukum khususnya kepada Aparatur Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan sungguh-sungguh menerapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta undang-undang lainnya dalam pelaksanaannya, yang kedua Hendaknya Pemerintah memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan bagi warga binaan dan Lembaga Pemasyarakatan agar warga binaan bisa mengikuti proses pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan dengan baik dan terhindar dari terjadinya residivis. Kata kunci : Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners, Warga Binaan, Lembaga Pemasyarakatan. Implementation founding the correctional officer and as a government apparatus as well as legal institutions, the guiding apparatus must be able to maintain balance and give the same treatment or fair a fellow fostered citizens. Correctional institutions institutions in carrying out their duties must pay attentions to the human side because the fostered people are part of the community whose rights should be properly considered especially for fostered citizens who have finished serving their sentences and are ready to return to community. The problems discussed in this thesis are how is the implementation of standard minimum rules for the treatment of prisoners towards fostered residents in Bandar Lampung class 1 penitentiary and what are the inhibiting factors in implementing standard minimum rules for the treatment of prisoners towards fostered residents in correctional institutions class 1 Bandar Lampung. Writing this thesis uses two problem approaches namely juridical normative and empirical juridical approach. The resource person of this research consisted of the headof the coaching section, head of health, fostered citizens, academic criminal law university of lampung. Data collection is done by library study and field study. Data analysis was carried out in a qualitative manner. Based on the results of research on discussion a conclusion can be drawn that. (1) implementation standard minimum rules for the treatment of prisoners done by ratifying it into the form of the law namely law number 12 of 1995 concerning correctionalservise to suite the conditions in Indonesia. The implementation is in accordance with the law and regulations in force in Indonesia so that what is to be achieved in the development is achieved. (2) inhibitory factor faced by the correctional institution class 1 Bandar Lampung is the laws factor or the law it self that is they have not differentiated the fostering process between those fostered by generalcriminal acts from specific criminal acts from specific criminal acts I am Nur Setiawan enforcement factors namely the lack of correctional supervisors in terms of both quantity and quality. Facilities and infrastructure factors namely buildings in prison are not balanced with the number of occupants. Community factors, namely the community that is difficult to accept the presence of fostered people in the midst of the community and the lack of support form those closest to the fostered people cultural factors namely the lack of self awareness of fostered citizens to follow the quidance process in a penitentiary. The suggestion in this study is that the first one should be law enforcement officersin particular to the penitentiary. Apparatus in guiding the fostered citizens really applying law number 12 of 1995 concerning correctional and other laws in its implementation the second one is that the government should pay attention to the needs of the fostered citizens and correctional institutions so that fostered citizens can follow the guidance process in prison properly and avoid recidivist. Keywords : Standard minimum rules for the treatment of prisoners, fostered citizens, correctional institution.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	UPT . Teti Novianti
Date Deposited:	20 Apr 2022 02:43
Terakhir diubah:	20 Apr 2022 02:43
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/58501

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir