ANALISIS PUTUSAN PRA PERADILAN TERHADAP PENYITAAN KENDARAAN HASIL LELANG NEGARA (Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2017/PN Kla)

Puteri Dwi Natami, 1542011064 (2019) ANALISIS PUTUSAN PRA PERADILAN TERHADAP PENYITAAN KENDARAAN HASIL LELANG NEGARA (Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2017/PN Kla). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (47Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1562Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1287Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

One of the powers granted by law to pretrial is to examine and dispatch the legitimacy of forced efforts. Expansion of the Object of Pre-Judicial Request after Decision Number 21 / PUU-XII / 2014 there are special characteristics of pre-trial submission, one of which is illegal seizure such as in a Pre-Judicial case examined in the Kalianda District Court Decision Number: 2 / Pid.Pra / 2017 / PN Kla. The problems in this study are: What is the basis of the Judge's consideration in imposing a Pre-Judicial Decision on illegitimate seizure and how the legal implications of the Pre-Judicial Decision on illegal seizure by the Pesawaran Resort Police on State Auction Results in the Decision Number: 2 /Pid.Pra/2017/PN Kla. The study was conducted with a normative and empirical juridical approach. The data used in this study secondary data obtained from library materials, and field research carried out by observation and interviews (interviews), the data obtained were analyzed qualitatively juridically and deductively drawn conclusions. The results of research and exposition show that the Judge's basic consideration in imposing a Pre-Judicial Decision on illegal seizure by the Pesawaran Resort Police on State Auction Results in Decision Number: 2 / Pid.Pra / 2017 / PN Kla is with legal considerations that the Respondent's actions those who do not want to issue evidence in the form of 1 (one) unit of Mitsubishi Strada with vehicle identity: Nopol BE-64-UL is contrary to Article 215 of the Criminal Procedure Code. In the case the matter must be distinguished regarding handling of regular ticketing cases and cases where based on Article 211 of the Criminal Procedure Code must be examined based on a quick inspection event and when it is decided the return of confiscated objects is carried out unconditionally immediately after the convict fulfills the contents of the verdict but in this case, Satlantas Police Resort Pesawaran did not comply with the reason that the evidence was allegedly related to a criminal act so that it was delegated to Sat Reskrim the Police of Pesawaran Resort. In his consideration that the seizure of the Applicant's goods was illegitimate, then the Respondent was ordered to immediately return to the Applicant the vehicle goods of the Mitsubishi Nopol BE-64-UL Car No. Frame: MMBJNK74061037000 No. The 4D56-CH8684 engine is appropriately like the situation when the car was confiscated. The legal implication of the Pre-Judicial Decision on illegal seizure by the Pesawaran Resort Police towards State Auction Results in Decision Number: 2 / Pid.Pra / 2017 / PN Kla that is after the Judge has sentenced the Petitioners to submit a Pre-Judicial petition in part and ordered the Respondent ( Pesawaran Resort Police) to immediately return to the Applicant the vehicle goods of the Mitsubishi Nopol BE-64-UL Car No. Frame: MMBJNK74061037000 No. The 4D56-CH8684 engine is appropriately like the situation when the car was confiscated according to its truth and belief. So the seizure carried out by the investigator in the case analyzed was invalid because it was not carried out in accordance with the procedures specified in the Criminal Procedure Code. The suggestion in this study is that the Pesawaran Resort Police should be more digging and pro-active in looking for evidence related to problems in illegal seizure of vehicles from State Auction Results in Decision Number: 2/Pid.Pra/2017/PN Kla. Keywords: Analysis, Pre-trial, Foreclosure, State Auction Vehicle. Salah satu wewenang yang diberikan undang-undang kepada Praperadilan adalah memeriksa dan menutus sah atau tidaknya upaya paksa. Perluasan Objek Permohonan Pra Peradilan pasca Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 terdapat karakteristik khusus pengajuan pra peradilan salah satunya terhadap penyitaan yang tidak sah seperti dalam kasus Pra Peradilan yang diperiksa di Pengadilan Negeri Kalianda Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2017/PN Kla. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah: Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pra Peradilan terhadap penyitaan yang tidak sah dan bagaimana implikasi hukum Putusan Pra Peradilan terhadap penyitaan yang tidak sah oleh Kepolisian Resor Pesawaran terhadap kendaraan Hasil Lelang Negara dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2017/PN Kla. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka, dan penelitian lapangan dilakukan dengan observasi dan wawancara (interview), data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif dan ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian dan pemabahasan menunjukkan bahwa Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pra Peradilan terhadap penyitaan yang tidak sah oleh Kepolisian Resor Pesawaran terhadap kendaraan Hasil Lelang Negara dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2017/PN Kla yakni dengan pertimbangan hukum bahwa tindakan pihak Termohon yang tidak mau mengeluarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada dengan identitas kendaraan: Nopol BE-64-UL bertentangan dengan Pasal 215 KUHAP. Dalam pokok perkara haruslah dibedakan mengenai penanganan perkara tilang dan perkara biasa dimana berdasarkan Pasal 211 KUHAP harus diperiksa berdasarkan acara pemeriksaan cepat dan ketika diputus maka pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat segera setelah terpidana memenuhi isi amar putusan tetapi dalam perkara ini, pihak Satlantas Kepolisian Resor Pesawaran tidak mematuhinya dengan alasan barang bukti tersebut diduga terkait tindak pidana sehingga dilimpahkan ke Sat Reskrim Kepolisian Resor Pesawaran. Dalam pertimbangannya bahwa tindakan penyitaan atas barang Pemohon adalah tidak sah secara hukum, maka kepada Termohon diperintahkan untuk segera mengembalikan kepada Pemohon barang kendaraan Mobil Mitsubishi Nopol BE- 64-UL No. Rangka: MMBJNK74061037000 No. Mesin 4D56-CH8684 secara patut seperti keadaan saat mobil disita. Implikasi hukum Putusan Pra Peradilan terhadap penyitaan yang tidak sah oleh Kepolisian Resor Pesawaran terhadap kendaraan Hasil Lelang Negara dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2017/PN Kla yakni pasca Majelis Hakim memvonis mengabulkan permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk sebagian dan memerintahkan kepada Termohon (Kepolisian Resor Pesawaran) agar segera mengembalikan kepada Pemohon barang kendaraan Mobil Mitsubishi Nopol BE-64-UL No. Rangka: MMBJNK74061037000 No. Mesin 4D56-CH8684 secara patut seperti keadaan saat mobil disita menurut kebenaran dan keyakinannya. Jadi penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dalam kasus yang dianalisa tidak sah karena tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam KUHAP. Saran dalam penelitian ini adalah Kepolisian Resor Pesawaran hendaknya lebih menggali dan pro aktif mencari bukti-bukti terkait permasalahan dalam penyitaan yang tidak sah terhadap kendaraan Hasil Lelang Negara dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2017/PN Kla. Kata Kunci: Analisis, Pra Peradilan, Penyitaan, Kendaraan Lelang Negara.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	UPT . Teti Novianti
Date Deposited:	20 Apr 2022 02:43
Terakhir diubah:	20 Apr 2022 02:43
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/58576

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir