KOORDINASI ANTARA KEPOLISIAN DENGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENYEBARAN KONTEN ASUSILA BERMUATAN LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER MELALUI MEDIA SOSIAL

ROBIYAN , 1512011008 (2019) KOORDINASI ANTARA KEPOLISIAN DENGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENYEBARAN KONTEN ASUSILA BERMUATAN LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER MELALUI MEDIA SOSIAL. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (23Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1236Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1105Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Upaya Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan penyebaran konten asusila bermuatan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender Melalui Media Sosial (LGBT) memerlukan koordinasi dengan instansi lain, sehingga upaya tersebut dapat dilaksanakan secara optimal. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah koordinasi antara Kepolisian dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penanggulangan kejahatan penyebaran konten asusila bermuatan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender melalui media sosial? (2) Apakah faktor-faktor penghambat koordinasi antara Kepolisian dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penanggulangan kejahatan penyebaran konten asusila bermuatan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender melalui media sosial? Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan sumber data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Narasumber terdiri dari Penyidik pada Polresta Bandar Lampung, Pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Koordinasi antara Kepolisian dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penanggulangan kejahatan penyebaran konten asusila bermuatan LGBT melalui media sosial dilaksanakan dalam bentuk pertukaran informasi mengenai adanya konten yang melanggar hukum. Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandar Lampung menyampaikan kepada Kepolisian dalam hal menemukan adanya konten tersebut. Pihak Kepolisian menyampaikan kepada Dinas Komunikasi dan Informasi yang selanjutnya diajukan rekomendasi pemblokiran situs atau akun yang menyebarkan konten asusila bermuatan LGBT oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat koordinasi antara Kepolisian dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penanggulangan kejahatan penyebaran konten asusila bermuatan LGBT melalui media sosial terdiri dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya. Dari kelima faktor tersebut, maka faktor yang paling dominan adalah faktor penegak hukum, yaitu tidak semua penegak hukum (penyidik) memiliki penguasaan teknologi yang memadai dalam menanggulangi penyebaran konten asusila bermuatan LGBT melalui media sosial. Robiyan Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Diperlukan komitmen dalam penegakan hukum terhadap kejahatan penyebaran konten asusila bermuatan LGBT melalui media sosial (2) Diperlukan sinergi antara kesadaran hukum dan kesadaran moral dari masyarakat dalam penanggulangan kejahatan penyebaran konten asusila bermuatan LGBT melalui media sosial. Kata Kunci: Penanggulangan, Konten Asusila, Media Sosial

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	UPT . Teti Novianti
Date Deposited:	20 Apr 2022 03:21
Terakhir diubah:	20 Apr 2022 03:21
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/58635

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir