ANALISIS YURIDIS TERHADAP PORNOAKSI YANG DILAKUKAN PENARI EROTIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

ZAINUDDIN, 1442011044 (2019) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PORNOAKSI YANG DILAKUKAN PENARI EROTIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (245Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (3973Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (3230Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Fenomena pornografi dan pornoaksi dewasa ini telah mencapai perkembangan yang sangat pesat, sudah menyentuh setiap lapisan masyarakat tanpa terhalang oleh sekat-sekat geografis lagi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah ketentuan pornoaksi yang dilakukan penari erotis berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, bagaimana penanggulangan pornoaksi yang dilakukan penari erotis berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan apakah faktor-faktor penghambat pengaturan hukum dalam penanggulangan pornoaksi yang dilakukan penari erotis berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis empiris dan normatif. Sumber data yang didapat dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tindak pidana pornografi dalam hal ini pornoaksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani pornografi melalui sosialisasi mengenai pornografi, Pihak kepolisian melakukan upaya preventif berupa moralistik, sedangkan yang abolisionistik belum pernah melakukannya, bentuk sosialisasi yang dilakukan belum menyeluruh. Pihak kepolisian hanya melakukan upaya represif berupa penghukuman (punishment). Hambatan yang didapatkan oleh pihak kepolisian yaitu kurangnya sosialisasi yang merata, dan kesadaran hukum masyarakat yang rendah dikarenakan kesadaran hukum itu terdapat 4 faktor dalam pemenuhannya dan masyarakat hanya mengetahui 1 faktor saja yaitu pengetahuan hukum sedangakan yang 3 lainnya yaitu pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum masyarakat masih belum memilikinya. Saran, Terhadap aparat penegak hukum harus cepat tanggap dan bertindak dalam menyikapi keberadaan media pornogarfi.. Kata Kunci: Pornoaksi, Penari Erotis, Pornografi The phenomenon of pornography and porno-action today has reached a very rapid development, has touched every layer of society without being blocked by geographical barriers anymore. The problem in this research is how is the provision of porno-action carried out by erotic dancers based on Law Number 44 of 2008 concerning Pornography? How is the pornographic response done by erotic dancers based on Law Number 44 of 2008 concerning Pornography? and what are the factors that inhibit legal regulation in the pornographic response done by erotic dancers based on Law Number 44 of 2008 concerning Pornography? The problem approach is carried out in an empirical and normative juridical manner. Sources of data obtained by using primary data and secondary data. The procedure of data collection is done by means of library research and field research. Data analysis in this study used qualitative analysis. The results of the study show that pornography crime in this case porno-action is regulated in Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. Law enforcement carried out by the police in dealing with pornography through socialization about pornography, the Police made preventive measures in the form of moralistic, while abolitionists had never done it, the form of socialization carried out was not comprehensive. The police only carry out repressive measures in the form of punishment. The obstacles obtained by the police are the lack of even socialization, and low legal awareness of the community due to legal awareness that there are 4 factors in its fulfillment and the community only knows one factor, namely legal knowledge while the other are legal understanding, legal attitudes, and patterns legal behavior of the community still does not have it. Keywords: Pornoaction, Erotic Dancers, Pornography

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 341 Hukum-hukum negara
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	UPT . Teti Novianti
Date Deposited:	20 Apr 2022 02:51
Terakhir diubah:	20 Apr 2022 02:51
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/58663

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir