FUNGSI PENGAWASAN DPRD PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG (STUDI TENTANG OPTIMALISASI PENDAPATAN SEKTOR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2018)

IRDA YUSTINA, 1516021029 (2019) FUNGSI PENGAWASAN DPRD PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG (STUDI TENTANG OPTIMALISASI PENDAPATAN SEKTOR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2018). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (15Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
SKRIPSI TANPA PEMBAHASAN.pdf

Download (995Kb) | Preview
[img] Text
SKRIPSI FULL.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1368Kb)

Abstrak

DPRD memiliki fungsi pengawasan dalam berjalannya sebuah program atau peraturan yang telah ditetapkan agar tidak terjadi penyimpangan. Fungsi pengawasan dilakukan terhadap peraturan dan pelaksana kegiatan. DPRD sebagai lembaga eksternal dari BPPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja BPPRD khusunya pendapatan sektor pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi pengawasan DPRD pada BPPRD di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan purposive sampling sebanyak tujuh orang, yaitu tiga orang anggota DPRD Kota Bandar Lampung, dua orang pegawai BPPRD dan dua orang ahli pajak. Hasil penelitian ini adalah: (1) Fungsi pengawasan DPRD pada BPPRD dengan menggunakan tipe pengawasan input, output dan perilaku (2) Pengawasan DPRD pada BPPRD dilakukan secara tidak langsung (3) Fungsi pengawasan DPRD pada BPPRD tentang pajak bumi dan bangunan melalui tiga proses yaitu menetapkan alat ukur, mengadakan penilaian dan tindakan koreksi. Berdasarkan hasil tersebut Pengawasan DPRD pada BPPRD lemah dikarenakan oleh pengawasan yang dilakukan baik input dan perilaku tidak sepenuhnya dilakukan, bentuk pengawasan yang dilakukan DPRD bersifat tidak langsung, pada proses pengawasan DPRD tidak menetapkan waktu pengawasan sebagai standar fisik pengawasan dan tindakan koreksi yang berupa saran dan rekomendasi tidak tepat sasaran. Kata Kunci : Fungsi Pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pajak Daerah. ABSTRACT : The Regional Legislative has a supervisory function in the course of a program or regulation that has been determined to prevent irregularities. The supervision function is carried out on the regulations and implemention activities.The Regional Legislative as an external agency from the BPPRD has a supervisory function on the performance of the BPPRD especially in the revenue from the Property Tax Sector. This study aims to determine the supervision function of the Regional Legislative on BPPRD in Bandar Lampung. This research used a qualitative method with a descriptive approach. The technique of determining informants in this study used purposive sampling of seven people, namely three members of the Regional Legislatives of Bandar Lampung, two BPPRD employees and two tax experts. The results of this study were: (1) The RegionalLegislative supervision function on BPPRD used supervision type of input, output and behavior (2) The Regional Legislative supervision on BPPRD was carried out indirectly (3) The Regional Legislative supervision function on BPPRD on Property Tax went through three processes, namely setting measurement tools, conducting assessment, and implementing corrective action. Based on results, The Regional Legislative supervision on the BPPRD is weak due to supervision carried out both input and behavior was not fully carried out, the form of supervision carried out by The Regional Legislative was indirect, in the Regional Legislative supervision process did not set the time of supervision as a physical standard of supervision. The result also revealed that corrective action in the form of suggestion and recommendation do not reach the target. Key Words : Supervision fuction, The Legislatives, Local tax.

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: J Political Science > J General legislative and executive papers
J Political Science > JS Local government Municipal government
Program Studi: Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Pemerintahan
Depositing User: 2018087604 . Digilib
Date Deposited: 22 Aug 2019 01:22
Last Modified: 25 Sep 2019 02:35
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/58703

Actions (login required)

View Item View Item