PERLINDUNGAN HAK POLITIK WARGA NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM

M. MUJIB , 1512011171 (2019) PERLINDUNGAN HAK POLITIK WARGA NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM. FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (219Kb) | Preview
[img] Text
SKRIPSI FULL.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1236Kb)
[img]
Preview
Text
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (1142Kb) | Preview

Abstrak

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana perlindungan dari hak politik warga negara yang ada di Indonesia pada saat ini. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah dengan menggunakan pendekatan normatif. Data yang digunakan bersumber dari data primer dan sekunder, data primer adalah peraturan perundang-undangan dan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari buku-buku ilmu hukum, hasil karya kalangan hukum, beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hak politik warga negara di Indonesia mengalami perubahan selama satu dekade terakhir. Salah satu bentuk konkret perubahan tersebut adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagai negara yang demokratis Indonesia menjunjung tinggi Hak politik karena hak tersebut harus dilindungi karena merupakan bagian dari HAM. Tetapi, disamping perlindungan hak politik tersebut terdapat pula aturan mengenai pembatasan hak politik yang mana telah diatur baik dalam UUD NRI 1945 maupun Undang-undang lainnya. Pada dasarnya hak politik merupakan bagian dari HAM yang masuk kategori derogable (bagian dari HAM yang dapat dikurangi) dimana dengan adanya perlindungan serta pembatasan hak politik tersebut dimaksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan seluruh Rakyat Indonesia dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Kata Kunci: Hak Politik, Pemilihan Umum, Warga Negara. The purpose of this thesis is to describe the protection of the political rights of citizens in Indonesia at this time. The research method used to answer these questions is to use a normative approach. The data used are sourced from primary and secondary data, primary data is legislation and secondary data is data obtained by studying legal science books, the work of legal circles, several decisions of the Constitutional Court, and documents relating to the issues discussed . The results showed that the enforcement of the political rights of citizens in Indonesia has changed over the past decade. One concrete form of these changes is the enactment of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. As a democratic country, Indonesia upholds political rights because these rights must be protected because they are part of human rights. However, besides protecting the political rights there are also rules regarding restrictions on political rights which have been regulated both in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and other laws. Basically political rights are part of human rights which are categorized as derogable (part of human rights that can be reduced) where with the protection and limitation of political rights is intended solely to guarantee the recognition and respect for the rights and freedoms of all Indonesian people and to fulfill the demands fair in accordance with moral considerations, religious values, security, and public order in a democratic society. Keywords: Political Rights, General Elections, Citizens.

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: J Political Science > JS Local government Municipal government
Hukum
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User: 2018088440 . Digilib
Date Deposited: 30 Aug 2019 03:51
Last Modified: 30 Aug 2019 03:51
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/58839

Actions (login required)

View Item View Item